Scroll ke bawah untuk membaca berita
Proses seleksi pimpinan KPK 2024-2029 ditengarai melanggar putusan MK. Perlu diproses ulang.
13 Oktober 2024 | 00.00 WIB
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
PROSES pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2024-2029 oleh pemerintahan Joko Widodo bertentangan dengan ketentuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jika diteruskan, selain inkonstitusional, proses tersebut bisa membahayakan legalitas semua keputusan yang kelak diambil pimpinan terpilih.
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Lubang Pencalonan Pimpinan KPK"
Edisi 13 Oktober 2024
PODCAST REKOMENDASI TEMPO
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Asas jurnalisme kami bukan jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme kami bukan jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba ~ 6 Maret 1971
Foto 
