Pembenahan Tata Kelola Pembangunan Indonesia

Worldwide Governance Indicators 2022 mencatat tiga dari enam indikator tata kelola pemerintah Indonesia rendah: penegakan hukum hanya 45,3 dari 100, pemberantasan korupsi 37,7 dari 100, dan stabilitas politik serta pencegahan kekerasan/terorisme hanya 29,2 dari skor 100. Dari ketiga indikator ini, pemberantasan korupsi paling erat kaitannya dengan program bantuan sosial berupa uang tunai, barang mentah (beras, gula pasir, dan minyak), atau asupan makanan bergizi secara rutin.

Jamak kita ketahui, bantuan langsung kepada masyarakat acap menjadi bancakan korupsi. Karut-marutnya program bantuan sosial selama masa pandemi Covid-19 adalah contoh nyata kegagalan implementasi kebijakan karena buruknya kinerja birokrasi dan korupsi yang sistematis. Dalam laporan evaluasi realisasi bantuan sosial untuk Covid-19 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama simpul jaringan masyarakat sipil, ditemukan banyak persoalan mengenai sistem data dan pendataan yang berujung pemotongan bantuan sosial dan pungutan liar. Di Kabupaten Gianyar, Bali, terungkap data distribusi bantuan sosial tunai kedaluwarsa karena merupakan data pada 2011. Akibatnya, 560 keluarga dari 45 desa menjadi penerima ganda. Selain itu, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang menerima bantuan, sementara buruh korban pemutusan hubungan kerja malah terlewat. Kasus korupsi dana bantuan sosial ini ternyata tidak hanya ditemukan di daerah, tapi juga di pemerintah pusat, terutama di Kementerian Sosial (ICW, 2021).

Buruknya tata kelola sering muncul dalam wajah korupsi atau sebaliknya. Tata kelola pemerintah yang buruk menjadi ladang subur korupsi, sementara banyaknya korupsi memperburuk tata kelola yang rusak. Bagaimana mengobatinya?

Ada beberapa standar kunci: transparansi, kemampuan berpengetahuan, dan kepatuhan terhadap hukum dan aturan. Transparansi berarti membuka semua aktivitas pemerintah agar publik bisa memberikan pengawasan secara utuh (Lathrop & Uma, 2010). Keterbukaan informasi memberikan hak kepada warga negara untuk bisa meminta informasi dan pemerintah berkewajiban memberikannya atau menjelaskan mengapa tidak memberikannya. 

Indonesia sudah menerapkan hal ini. Ada setidaknya empat kategori informasi yang wajib diberikan kepada publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: informasi yang berkaitan dengan badan publik, kegiatan dan kinerja badan publik, laporan keuangan, dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum, Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indonesia 2023 mendapat skor cukup baik (75,40/100), menurut laporan Komisi Informasi.

Adapun kemampuan berpengetahuan merujuk pada kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang harus dikuasai ASN sebagai sumber daya manusia birokrasi, yakni subyek tata kelola pemerintahan. Kemampuan ini perlu dimiliki untuk membuat perencanaan, menjalankan implementasi dan eksekusi, melakukan evaluasi dan pemantauan, hingga memastikan pengendalian pembangunan, yang semuanya berdasarkan pengetahuan (evidence-based) (Stoker & Evans, 2016). 

Itulah sebabnya penting terus mendorong perbaikan manajemen talenta pegawai negeri sipil yang saat ini terkesan apa adanya, bahkan malah cenderung lamban tak mengikuti zaman. Perlu badan otoritatif yang berfokus pada pengembangan talenta ASN, dari penjaringan bibit unggul, pengembangan kapasitas, penugasan, hingga pemertahanan mereka untuk bekerja dalam pemerintahan. Dengan cara ini, birokrasi akan memiliki modal manusia yang berkualitas sekaligus berintegritas.

Adapun kepatuhan pada hukum dan aturan memegang peran sentral dalam pemberian legitimasi dan wewenang kepada aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas. Adapun peraturan dan regulasi sebagai produk hukum memberikan kerangka kerja untuk tindakan dan pengambilan keputusan. Dalam tata kelola, hukum dan regulasi seharusnya menunjang perbaikan tata kelola, selain menjadi instrumen kontrol kinerja pemerintah (Trebilcock & Daniels, 2008). Kenyataannya, beberapa produk hukum justru melemahkan tata kelola.

Misalnya, revisi Undang-Undang ASN yang awalnya ditujukan untuk membangun korps ASN Indonesia masa depan yang modern, ternyata malah menjadi sangat politis. Contohnya klausa penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara yang dinilai kurang efektif. Pembubaran ini mereduksi sistem merit dan membuka politik jual-beli jabatan dalam pemilihan kepala daerah yang membahayakan kinerja birokrasi di masa depan. Selain itu, adanya jalur khusus tenaga honorer untuk bisa melamar menjadi ASN lewat skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan menjadi setback upaya sistem merit dalam menjaga kualitas ASN.

Ibarat aliran sungai, pembangunan manusia ada di hulu. Ia mencakup upaya layanan kesehatan, pendidikan, dan penyediaan perlindungan sosial. Sedangkan kinerjanya ada di hilir: daya saing, daya kompetisi, daya inovasi, dan lain-lain. Di antara hulu dan hilir, ada tata kelola. Jika tata kelola pemerintahan buruk, aliran dari hulu tidak akan sampai ke hilir. Pembangunan manusia tidak akan menghasilkan kinerja, berapa pun sumber daya yang digelontorkan ke sana.

Pemilu 2024 adalah kesempatan untuk membenahi tata kelola pemerintahan kita. Syaratnya: mereka yang terpilih untuk posisi eksekutif ataupun legislatif mau mewujudkan komitmen. Kalau tata kelola hanya dipasang dan dipajang sebagai janji manis kampanye tanpa wujud nyata, harapan Indonesia maju tak akan tercapai.