Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Perluasan kewenangan untuk mengevaluasi pejabat negara bukanlah solusi tepat dalam melahirkan sistem meritokrasi.
Kewenangan baru DPR tersebut berisiko menimbulkan abuse of power atau kesewenangan.
Aturan tata tertib DPR seyogianya tidak mengatur ranah eksternal.
DEWAN Perwakilan Rakyat atau DPR baru saja melahirkan kebijakan baru untuk memperluas kewenangan melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya melewati uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
