Menyambung Kolaborasi yang Putus

Perbesar

Kebakaran lahan gambut di Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatra Selatan, Agustus 2019/ANTARA/Ahmad Rizki Prabu

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pemerintah Indonesia dan Norwegia menjalin kerja sama baru dalam upaya penurunan deforestasi dan emisi dari sektor kehutanan.
Secara prinsip, kesepakatan baru tak jauh berbeda dengan kerja sama sebelumnya yang dipayungi skema REDD+ dengan dukungan pendanaan berbasis hasil atau kontribusi penurunan emisi.
Dianggap sebagai peluang menggenjot FOLU Net Sink 2030 dengan berbagai catatan komitmen dari pemerintah Indonesia sendiri.

TEPAT setahun dua hari setelah putus kerja sama, Indonesia dan Norwegia sepakat membangun kolaborasi baru untuk menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Espen Barth Eide menandatangani nota kesepahaman itu di Jakarta, Senin, 12 September lalu. “Kesepakatan ini menekankan manfaat yang dapat diberikan secara nyata dan langsung kepada masyarakat, serta kemajuan Indonesia dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabel, inklusif, serta partisipatif,” kata Menteri Siti dalam jumpa pers.

Sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU), berdasarkan hasil inventarisasi dan penghitungan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2020, melepaskan total emisi gas rumah kaca sebesar 924.853 gigagram setara karbon dioksida (CO₂e). Angka itu diperburuk oleh kebakaran gambut pada 2019 yang menyumbang emisi 456.427 gigagram CO₂e yang dihasilkan dari hangusnya lahan gambut seluas 494.450 hektare.

KLHK memasang target sektor kehutanan dan penggunaan lahan mencapai penyerapan bersih pada 2030, yang dikenal dengan istilah FOLU Net Sink 2030. FOLU net sink adalah kondisi ketika jumlah karbon dioksida yang diserap sektor hutan dan penggunaan lahan dari atmosfer lebih besar dari emisi yang dihasilkannya. Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad, kesepakatan RI-Norwegia ini peluang positif bagi Indonesia untuk menunjukkan keseriusan komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca pada 2030 menjadi nol. "Kita bisa menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan Perjanjian Paris," ucapnya.

Dalam kemitraan tersebut, Norwegia akan mendukung secara finansial melalui mekanisme kontribusi berbasis hasil. Nadia mengatakan kemitraan ini bisa membantu implementasi kebijakan Indonesia FOLU Net Sink 2030 yang diperkirakan membutuhkan dana senilai Rp 204,02 triliun. "Selain dapat berkontribusi terhadap kebutuhan dana untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030, kemitraan ini diharapkan dapat memancing masuknya sumber-sumber pendanaan lain," tuturnya.