Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Kajian Hukum dan Anggaran (Puskaha) Indonesia menyoroti kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang diisi kader-kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Raja Juli menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234 Tahun 2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Eksekutif Puskaha Indonesia Yenti Nurhidayat mengatakan keterlibatan beberapa kader PSI perlu menjadi perhatian publik. Kader PSI tersebut adalah Andy Budiman sebagai Dewan Penasihat Ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf Kesekretariatan Bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Sigit Widodo sebagai anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota Bidang Konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.
Menurut dia, penyempurnaan struktur OMO FOLU Net Sink 2030 yang dilakukan oleh Raja Juli rawan terhadap konflik kepentingan karena masuknya kader-kader PSI. Yenti pun meminta Kementerian Kehutanan untuk mengevaluasi keterlibatan dari kader PSI.
“Kementerian Kehutanan perlu menerapkan transparansi dalam proses rekrutmen atau pengisian struktur OMO FOLU Net Sink, sangat penting agar tidak menimbulkan kegaduhan di publik,” kata Yenti kepada Tempo, Selasa, 11 Maret 2025.
Yenti menyebutkan penerbitan SK Menhut Nomor 32/2025 juga kontra produktif dengan prinsip efisiensi anggaran yang dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto. Meski tidak dibiayai APBN, menurut Yenti, skema pembiayaan hijau dari negara mitra biasanya berupa obligasi hijau, kemitraan publik-swasta, dan blended finance. Ia menyebutkan, skema-skema itu sebagian statusnya adalah utang, sehingga Kementerian Kehutanan perlu mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaannya.
“Dalan struktur baru OMO FOLU Net Sink yang ditetapkan Menteri Kehutanan harus bisa memberikan jaminan bahwa penunjukan struktur baru tidak ada konflik kepentingan karena berasal dari partai sang menteri, tapi profesionalitas,” kata Yenti.
Sebelumnya, Raja Juli mengatakan anggaran FOLU Net Sink 2030 yang strukturnya diisi kader PSI berasal dari luar APBN. Masing-masing pengurus mendapat honor. Dalam beleid itu disebutkan honor untuk penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp 50 juta setiap bulan, untuk anggota bidang Rp 20 juta setiap bulan, sedangkan bagi staf Rp 8 juta per bulannya.
Foto 
