Kerusakan Lingkungan Proyek IKN Merembet ke Sulawesi Tengah

Kekhawatiran Wandi bukan tanpa dasar. Kajian terbaru Walhi Sulawesi Tengah mengidentifikasi makin intensifnya penambangan galian C di Palu, Donggala, dan Sigi beberapa tahun terakhir. Dalam laporan yang dirilis pada Juni 2024 tersebut, mereka menduga ekspansi tambang itu berhubungan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi daerah pemasok material batuan yang dibutuhkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

Komitmen tersebut mulanya dipayungi nota kesepahaman kerja sama di bidang pembangunan dan perdagangan daerah yang diteken Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura dan Gubernur Kalimantan Timur saat itu, Isran Noor, pada 9 September 2021. Lewat kerja sama tersebut, Rusdy ingin menjadikan Sulawesi Tengah daerah penyangga IKN yang ditetapkan menempati sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.   

Sejak saat itu pula izin usaha pertambangan (IUP) galian C di Sulawesi Tengah bertambah banyak. Dalam laporan kajiannya, Walhi Sulawesi Tengah mencatat jumlah konsesi tambang galian C di wilayah Palu, Donggala, dan Sigi pada 2024 telah mencapai 69 IUP, tiga kali lebih banyak dibanding pada 2021 yang hanya 19 IUP. Total luas konsesinya mencapai 1.764 hektare, lima kali lebih luas dibanding tiga tahun lalu yang hanya 350 hektare.  

"Masifnya penambangan batuan yang makin marak ini harus dievaluasi," ujar Wandi. "Kerusakan yang lebih besar berpotensi terjadi di masa mendatang jika ini tak dihentikan." 

•••

TERJANGAN banjir bandang disertai material tanah dan batuan bukan satu-satunya bahaya yang mengintai akibat ekspansi tambang di Palu dan Donggala. Beberapa tahun terakhir, warga sejumlah kampung di Kecamatan Ulujadi makin sulit menghirup udara bersih. Polusi debu dari aktivitas penambangan batuan ditengarai telah memperburuk kualitas udara dan memicu lonjakan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). 

Sadiyah dan Junaeni, dua warga bertetangga di Kelurahan Watusampu, merasakan dampak tersebut. Konsesi tambang dan fasilitas pemecahan batuan (crusher) mengepung kampung mereka. Keduanya sama-sama menderita ISPA. “Sudah diobati di puskesmas, sering, tapi tidak sembuh,” tutur Sadiyah, 40 tahun, ketika ditemui pada Rabu, 10 Juli 2024.

Sadiyah dan Junaeni hanya dua dari ribuan penderita ISPA di Kecamatan Ulujadi. Pusat Kesehatan Masyarakat Anuntodea Tipo, Kecamatan Ulujadi, mencatat ada 2.377 penderita ISPA sepanjang 2023, melonjak tiga kali lipat dibanding pada 2021 yang hanya 716 pasien. Penderita ISPA tersebut berasal dari Kelurahan Buluri, Watusampu, dan Tipo. 

Aktivitas bongkar-muat material batuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan IKN di sebuah dermaga di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, 16 Februari 2024. Dok. Jatam Kaltim

Walau begitu, Sadiyah dan Junaeni mengaku tak memprotes aktivitas penambangan. Maklum, suami dan anak mereka menggantungkan hidup dengan menjadi karyawan di beberapa perusahaan tambang. Selain itu, sedikitnya lima perusahaan setiap bulan memberikan uang kompensasi debu kepada keluarga Sadiyah dan Junaeni. Besarannya Rp 100 ribu per perusahaan.

“Kami tidak mau pertambangan ditutup, tapi meminta dicarikan solusi agar debu dikurangi,” ucap Sadiyah.

Endapan debu hasil aktivitas tambang itu bisa dilihat di genting rumah warga, pepohonan, dan permukaan benda lain. Hasil analisis Yayasan Auriga Nusantara, lembaga wadah pemikir (think tank) di sektor kehutanan dan lingkungan hidup, mengidentifikasi sebanyak 1.071 atap rumah di Kecamatan Ulujadi tertimbun lapisan debu. Mereka melakukan analisis remote sensing dengan variabel iron oxide ratio untuk mengidentifikasi keberadaan partikel karbon fosfor dan nitrat di suatu lokasi.

Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Asep Firman Ilahi pernah mengadakan uji sampel untuk mengukur kualitas udara berdasarkan materi partikulat PM2.5 dan PM10 di Palu. Pengukuran dengan mempertimbangkan arah angin itu dilakukan pada pagi, sekitar pukul 07.00 Wita. Hasilnya, tingkat polusi debu lebih berbahaya—melebihi ambang batas PM10 ataupun PM2.5—pada pagi ketimbang siang. Partikel debu itu berada di ruang udara Kota Palu, terutama di ketinggian 0-400 meter di atas permukaan laut. 

“Bila ada hujan, debu dan polutan akan larut dalam air. Tapi, kalau tidak ada hujan, itu akan kelihatan sekali terjadi akumulasi di atmosfer,” kata Asep. 

Tempo berupaya meminta tanggapan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Komang Adi Sujendra melalui sekretaris pribadinya, Nita. Namun, menurut Nita, Komang belum bersedia memberikan penjelasan karena sedang berada di luar kota. Nita lantas menyarankan Tempo menghubungi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jumriana. Tapi, hingga laporan ini diturunkan, Jumriana tidak kunjung menjawab pertanyaan Tempo ihwal meningkatnya jumlah kasus ISPA yang diduga akibat ekspansi tambang batuan.

•••

TRUK-TRUK tronton hilir-mudik di jalanan poros Palu-Donggala, Kecamatan Ulujadi. Kendaraan berat itu saban hari mengangkut pasir dan batuan dari area penambangan ke lokasi penampungan yang selanjutnya akan dikirim secara berkala ke sejumlah dermaga. Pada Rabu, 10 Juli 2024, seperti hari-hari sebelumnya, sejumlah kapal tongkang terlihat memenuhi perairan Teluk Palu, menunggu jadwal pengangkutan material hasil tambang galian C.

“Bila stok pasir atau batu sudah mencapai 4.000 meter kubik, kapal-kapal tongkang akan mengirimkannya ke IKN,” kata seorang pekerja jetty milik salah satu perusahaan tambang batuan kepada Tempo, Rabu, 10 Juli 2024.

Dia menjelaskan, setiap pekan, perusahaannya menyiapkan sedikitnya 10 kapal tongkang untuk menyeberangkan hasil tambang ke pesisir Kalimantan Timur. Setiap tongkang mampu memuat 400-600 meter kubik material pasir dan batuan dengan estimasi harga jual Rp 250-300 ribu per meter kubik. 

Pemerintah sejak awal memang mendorong sejumlah daerah penyangga IKN agar mengoptimalkan peluang ekonomi dari pembangunan ibu kota baru itu. Akhir Maret 2024, ketika meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan di Teluk Palu, Presiden Joko Widodo mengulang pernyataannya tersebut.

Proses muat material di tambang galian C di Palu, Sulawesi Tengah dengan tujuan Kalimantan Timur, 12 Juli 2024. Minnie Rivai

“Hampir semuanya bahan untuk pembangunan, utamanya batu-batuan, pasir, itu berasal dari Sulawesi Tengah,” ujar Jokowi. Menurut dia, potensi nilai transaksi yang didapatkan Sulawesi Tengah bukan hanya miliaran, melainkan triliunan rupiah.  

Masalahnya, peluang peningkatan ekonomi itu ada harganya. Peneliti Data dan Spasial Yayasan Auriga Nusantara, Andhika Younastya, mengendus dugaan penyimpangan pada rantai pasok hasil tambang galian C tersebut. Sebab, hasil analisisnya juga mengidentifikasi aktivitas penambangan terbesar justru berada di luar area konsesi. Luas bukaan lahan tambang batuan di Palu dan Donggala saat ini mencapai 951 hektare. Lahan tambang seluas 589 hektare di antaranya tidak dilengkapi izin usaha pertambangan. "Ekspansi ugal-ugalan ini berisiko tinggi, terutama karena wilayah-wilayah tersebut berstatus rawan bencana," tutur Andhika. 

Hal senada diutarakan staf Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sulawesi Tengah, Wandi. Dia menilai kerusakan lingkungan akibat ekspansi penambangan galian C di Sulawesi Tengah justru menyangkal klaim pemerintah bahwa pembangunan Nusantara akan mengusung prinsip-prinsip keberlanjutan. "Mau mewujudkan ibu kota baru dengan konsep berkelanjutan, tapi ada daerah lain yang dikorbankan karena alamnya rusak dan masyarakatnya merasakan dampak serius," kata Wandi.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara Myrna Asnawati Safitri belum bersedia menjawab pertanyaan Tempo tentang dampak megaproyek tersebut. Dia berdalih urusan ini berkaitan dengan banyak instansi lain. Myrna menganjurkan Tempo menghubungi juru bicara dan Sekretaris Otorita IKN. Namun keduanya tak merespons pesan yang dikirimkan Tempo. 

Setali tiga uang, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga hanya membaca pesan Tempo tanpa membalasnya. Adapun juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra S. Atmawidjaja, hanya berbicara singkat mengenai ekspansi tambang batuan untuk menopang proyek IKN yang ditengarai memicu kerusakan lingkungan di Sulawesi Tengah. “Kan, sudah ada amdal (analisis mengenai dampak lingkungan),” ucapnya. 

Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Sumber Daya Alam, Ridha Saleh, tak memungkiri informasi bahwa Buluri dan Watusampu disiapkan menjadi daerah penyokong utama untuk menyediakan material yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur IKN. Pertimbangannya, material batuan dari Sulawesi Tengah memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan IKN. “Apalagi sekarang butuh dalam jumlah banyak dan cepat untuk mengejar target upacara 17 Agustus nanti,” kata Ridha.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Otorita IKN yang digelar di Jakarta pada 14 Maret 2024, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menyatakan tak menutup mata soal wajah perbukitan di Palu dan Donggala yang makin coak akibat penambangan. Meski begitu, dia menilai hal tersebut sebagai bagian dari kontribusi Sulawesi Tengah terhadap pembangunan IKN. “Sebelumnya saya berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur," kata Rusdy saat itu. "Sekarang gunung-gunung saya sudah mulai habis, itu sumbangsih pertama saya untuk Kalimantan."