Krisis Iklim di Jawa Timur, Walhi: Faktor Alam dan Kebijakan Tata Ruang yang Keliru

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkapkan berbagai kerugian yang terjadi di Jawa Timur akibat krisis iklim pada 2023. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Wahyu Eka Setiawan, mengatakan degradasi ekologis di provinsi tersebut berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap 500 ribu jiwa.

“Tidak hanya faktor alam semata. Namun, ada juga ulah dari pemangku kebijakan yang salah dalam mengurus tata ruang dan alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan real-estate," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu 7 Februari 2024.

Sepanjang tahun lalu, menurut Wahyu, Jawa Timur diterpa oleh rangkaian bencana iklim, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, kebakaran lahan, hingga tanah longsor. Krisis iklim itu masih diperparah kekeliruan pengelolaan tata ruang oleh pemangku kebijakan. Alih fungsi lahan untuk kepentingan properti, sebagai contoh, menurunkan volume produksi pangan.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirangkum Walhi, luas panen padi di Jawa Timur pada 2023 berkurang hingga 7,65 ribu hektare, atau turun 0,45 persen dari luasan pada 2022. Di Kota Surabaya, kata Wahyu, sejumlah area yang dulunya adalah lahan pertanian sudah berubah fungsi dalam rencana tata ruang terbaru.

Tumpang tindih peruntukan tata ruang pun masih ditemukan di beberapa wilayah, mulai dari Sidoarjo, Gresik, Mojokerton dan Malang Raya. Sebagian lahan di Trenggalek, Blitar, Lumajang, Jember dan Banyuwangi juga tercatat tumpang tindih dengan konsesi pertambangan.