Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Belum genap sepekan setelah debat cawapres digelar pada Ahad lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperbarui data Sipongi, sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mereka kelola. Luas indikatif karhutla per Desember 2023 menembus 1,16 juta hektare, hampir setara dengan 18 kali lipat luas wilayah DKI Jakarta. Angka luasan karhutla ini bertambah dari data per Oktober 2023 yang hanya mencatat 994,3 ribu hektare.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Data terbaru ini mencatat Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan karhutla terluas sepanjang tahun lalu, yakni mencapai 190,39 ribu hektare. Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat secara berurutan menyusul di daftar lima provinsi penyumbang api paling luas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski Sumatera Selatan tak menjadi penyumbang karhutla terluas, wilayah administrasi pemerintahan tingkat dua di provinsi tersebut justru menempati daftar puncak di antara kabupaten dan kota lainnya. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, menjadi daerah dengan area indikasi kebakaran terluas, yakni mencapai 80,02 ribu hektare.
Dengan tambahan data terbaru ini, luas karhutla sepanjang sembilan tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 7,41 juta hektare. Angka ini merupakan akumulasi dari karhutla setiap tahun sehingga memungkinkan sebagian di antaranya merupakan area kebakaran berulang.
Angka tersebut juga tak menghitung luas karhutla pada 2014, tahun peralihan kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono kepada Jokowi. Kala itu karhutla seluas 1,77 juta hektare, yang kemudian bertambah besar pada 2015 dengan terbakarnya 2,61 juta hektare hutan dan lahan.
Kemarin, Tempo telah berupaya untuk meminta tanggapan kepada Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi ihwal data terbaru tersebut. Namun Laksmi belum merespon pesan dan telepon hingga berita ini diturunkan.
Sebelumnya, dalam acara "Refleksi Kinerja Tahun 2023" yang digelar pada 28 Desember lalu, Laksmi menyatakan KLHK telah mengantisipasi musim kemarau 2023 dengan memperkuat patroli pencegahan karhutla, baik secara mandiri melalui Manggala Agni maupun melibatkan TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api di sejumlah daerah. Antisipasi dan penanganan karhutla juga dilakukan melalui pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Hasilnya, kata dia, karhutla 2023 bisa ditekan menjadi lebih kecil 30,8 persen dibandingkan karhutla 2019. "Upaya pengendalian karhutla ini adalah komitmen Indonesia dalam mencapai target Updated NDC dan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 melalui kerja-kerja kolaborasi di tingkat nasional, regional, dan global," kata Laksmi seperti dikutip dari siaran pers KLHK tertanggal 31 Desember 2023.
Dalam acara itu, Laksmi masih menggunakan data karhutla per Oktober 2023, yakni seluas 994,3 ribu hektare. Dengan data terbaru saat ini, praktis luas karhutla 2023 hanya berkurang 29,6 persen dibandingkan 2019 yang ketika itu seluas 1,64 juta hektare.
Sejumlah kalangan mengkhawatirkan kejadian karhutla yang terus berulang di Indonesia. Mereka juga menyayangkan isu ini luput dari debat pemilihan presiden 2024, termasuk ketika debat cawapres yang membicarakan tema lingkungan hidup pada Ahad, 21 Januari lalu.
Baca ulasan lengkap tentang data terbaru karhutla 2023 di laporan premium Tempo.
AGOENG WIJAYA | IRSYAN HASYIM
Foto 
