Perlawanan Emas Mas Arifin

MOCHAMAD Nur Arifin mendadak muncul di depan Pendopo Kabupaten Trenggalek, Rabu, 31 Agustus lalu, menjelang pukul 24.00. Hari itu adalah hari jadi Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang ke-828. Di tengah rasa lelah setelah pada siang hingga malam mengikuti serangkaian seremoni hari jadi, Bupati Trenggalek ini mendekati sejumlah anak muda yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Trenggalek.

Aliansi ini adalah kumpulan puluhan elemen masyarakat yang gigih menolak rencana keberadaan tambang emas di Trenggalek. Dua di antaranya Gerakan Pemuda Ansor dan Pemuda Muhammadiyah, kelompok pemuda di bawah dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di negeri ini, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Sembari menyaksikan pekerja memasang dekorasi untuk menyambut kedatangan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X pada esok harinya, Bupati Mochamad Nur Arifin mengarahkan tangannya ke jalan di depan Pendopo. Ia mengajak bicara dua anggota aliansi, Wahyu A.O. dan Trigus Dodi Susilo, yang juga koordinator Kader Hijau Muhammadiyah. “Pasang saja poster tolak tambang emas di sana, bikin pakai kain dan cat saja, lebih artistik dan kuat pesan perlawanannya,” ucap Mas Ipin—panggilan Bupati Arifin. Dua anak muda itu menjawab akan segera menyiapkannya.

Hari itu sepatutnya menjadi hari bahagia buat Mas Ipin, juga warga Trenggalek. Sebab, kabupaten yang ia pimpin sedang berulang tahun. Antusiasme warga menyambut aneka karnaval pun sungguh besar setelah dua tahun terkurung pandemi. Meski begitu, sukacita Mas Ipin terganggu. Hadirnya karangan bunga berisi ucapan selamat ulang tahun bagi Trenggalek dari PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) menjadi pemicunya.

Berjajar dengan ratusan yang lain, karangan bunga PT SMN ini menjadi sorotan hadirin. Bupati Arifin tahu ada karangan bunga itu dari pesan WhatsApp yang masuk ke nomor telepon selulernya saat sedang mengikuti rangkaian acara hari jadi. Dia merasa PT SMN lancang. Sebab, semua orang tahu bahwa dia sedang melawan upaya masuknya perusahaan tambang emas itu.

Perihal karangan bunga ini, General Manager External Affairs PT SMN Handi Andrian menyatakan wajar bagi setiap organisasi korporasi untuk berpartisipasi dalam peringatan hari jadi daerah tempatnya beroperasi. “Intinya, kami bagian dari Trenggalek dan akan berbuat sebaik mungkin untuk kemajuannya,” kata Handi, Jumat malam, 2 September lalu.

•••

PT Sumber Mineral Nusantara adalah perusahaan tambang yang mendapat surat kuasa pertambangan dan eksplorasi emas dan mineral pengikutnya pada 28 Desember 2005 dari Bupati Trenggalek saat itu, Mulyadi W.R. PT SMN juga telah memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi emas dan mineral sesuai dengan keputusan Bupati Trenggalek pada 2 November 2009.

Perusahaan ini pertama kali melakukan eksplorasi di Ngadimulyo dan Karangrejo, Kecamatan Kampak, Trenggalek, bersama PT Pamapersada Nusantara pada 2015. “Jadi jauh sebelum era Bupati Emil Dardak,” kata Handi Andrian. Emil—kini Wakil Gubernur Jawa Timur—menjawab pertanyaan tentang hal ini dengan mengirim dua rekaman omongannya di YouTube. Ia berjanji menjelaskan perihal tambang emas ini kepada Tempo. Hingga Sabtu dinihari, 3 September lalu, dia tak kunjung memberi penjelasan.

Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara berlaku, pemerintah provinsi memiliki kewenangan menerbitkan izin di bidang pertambangan. Menurut aturan, pemegang IUP eksplorasi dijamin memperoleh IUP operasi produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menerima perwakilan Anggota ART (Aliansi Rakyat Trenggalek) saat menyerahkan petisi online menolak tambang emas, di Trenggalek, Jawa Timur, Maret 2021/Humas KOMINFO Kabupaten Trenggalek

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh PT SMN untuk bisa meningkatkan status izinnya menjadi IUP operasi produksi adalah mendapatkan izin lingkungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. PT SMN memperoleh izin itu pada 28 September 2018.

PT SMN mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan telah memperoleh IUP operasi produksi berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur pada 24 Juni 2019. Selanjutnya, PT SMN melaksanakan kewajiban menempatkan jaminan reklamasi untuk periode 2020-2022 dan jaminan pascatambang 2021 pada 24 Mei 2021.

Saat ini saham PT SMN telah dikuasai perusahaan Australia, Far East Gold (FEG), yang resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Australia pada akhir Maret lalu. Dalam penawaran perdana saham kepada publik atau IPO itu, FEG menerbitkan saham baru sebanyak 60 juta lembar dengan harga Aus$ 0,20 per lembar. FEG pun mengantongi duit segar sekitar Aus$ 12 juta atau hampir Rp 122 miliar. Selain mengakuisisi perusahaan pemilik wilayah tambang di Trenggalek, Far East Gold menguasai dua proyek tambang emas di Indonesia di Wonogiri, Jawa Tengah; dan Woyla, Aceh.

•••

SEKILAS perizinan PT Sumber Mineral Nusantara lancar dan tak ada masalah. Namun justru di situlah Bupati Mochamad Nur Arifin melihat ada yang janggal dan problematis. Sebab, pemberian izin untuk lahan seluas 12.833,57 hektare atau hampir 10 persen wilayah Trenggalek yang memiliki luas 126.140 hektare bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Trenggalek. Perda ini ditetapkan pada 2012 dan berlaku hingga 2032.

Selain itu, lahan konsesi PT SMN berada di kawasan lindung yang meliputi area hutan lindung, resapan air, mata air, dan sungai. Wilayah izin tambang juga masuk kawasan pelestarian alam gua, air terjun, dan alam gunung serta kawasan lindung geologi karst. “Kawasan itu rawan bencana, longsor, dan banjir,” tutur Bupati Arifin.

Yang juga membuat Mas Ipin miris, wilayah konsesi PT SMN meliputi area padat penduduk di 30 desa. Kawasan konsesi ini berada di 9 dari 14 kecamatan di Trenggalek: Kampak, Watulimo, Dongko, Munjungan, Gandusari, Tugu, Karangan, Pule, dan Suruh. Di lokasi ini, terbentang kawasan pertanian produktif, lahan pangan berkelanjutan, dan sawah. Banyak pula kebun rakyat yang menghasilkan cengkih, durian, kopi, manggis, kakao, dan tebu. Karena itu, Mas Ipin menambahkan, tidak ada pilihan selain membatalkan izin PT SMN.

Setidaknya Bupati Arifin telah tiga kali menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar izin PT SMN dicabut. Surat pertama ia kirim pada Mei tahun lalu. Karena Kementerian memberikan lampu hijau kepada PT SMN, dia kembali menyurati Kementerian Energi pada Februari lalu. Kementerian membalas surat ini dengan menyatakan izin eksploitasi telah melalui berbagai kajian. Bupati tak menyerah. Ia kembali menulis surat kepada Kementerian pada Selasa, 9 Agustus lalu.

Tempo mengontak Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 2020. Ia yang mengeluarkan izin Kementerian Energi untuk PT SMN. Kini ia juga menjadi penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Namun Ridwan tak menjawab. Tempo juga mengontak Kepala Kelompok Kerja Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi Iko Deasy. Namun hingga Sabtu dinihari, 3 September lalu, ia juga tak merespons.

•••