Untuk Apa Sertifikat HPL Tanah Ulayat Masyarakat Adat

Masyarakat Sumatera Barat menolak sertifikat hak pengelolaan (HPL) tanah ulayat. Prosesnya tak transparan dan diduga ada motif bisnis.

19 November 2023 | 00.00 WIB

ic:round-whatsapp file-icons:telegram

material-symbols:fullscreenPerbesar

Beberapa petani sedang berkebun di lahan seluas 66 hektar di Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang, Sumatera Barat, yang direncanakan mendapatkan sertifikat HPL dalam program pilot project Kementerian ATR/BPN, 8 November 2023/Tempo/Fachri Hamzah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

NADA bicara Jonriflus meledak-ledak sewaktu dia diminta menjelaskan asal-usul sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) di atas tanah ulayat Kerapatan Adat Nagari Sungai Kamuyang, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat untuk tanah adat seluas 37 hektare itu pada 9 Oktober lalu.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

kementerian-agraria-dan-tata-ruang

reforma-agraria

sertifikasi-tanah-ulayat

hpl

hpl-di-atas-tanah-ulayat

hpl-tanah-ulayat

konflik-agraria

masyarakat-adat-indonesia

Fachri Hamzah dari Padang berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Waswas Sertifikat Tanah Ulayat"

Erwan hernawan

Menjadi jurnalis di Tempo sejak 2013. Kini bertugas di Desk investigasi majalah Tempo dan meliput isu korupsi lingkungan, pangan, hingga tambang. Fellow beberapa program liputan, termasuk Rainforest Journalism Fund dari Pulitzer Center. Lulusan IPB University.

Edisi 19 November 2023