Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kali ini Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dengan kewenangan penuh dari Presiden Jokowi, Bahlil Lahadalia punya kekuasaan mencabut izin-izin usaha pertambangan yang tak produktif. Tujuan: memperlancar investasi. Namun, seperti yang sudah-sudah, celah aturan dan kewenangan ini dipakai untuk tujuan-tujuan lain yang berbau konflik kepentingan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ada lebih dari 2.000 izin pertambangan yang dicabut Menteri Bahlil Lahadalia sejak ia menjadi Ketua Satuan Tugas Penataan Lahan dan Penataan Investasi. Mandat ini merupakan perintah dalam Peraturan Presiden Nomor 70/2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Padahal, dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, kewenangan mencabut izin usaha pertambangan ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Masalahnya, kewenangan itu dipakai tak fair dan adil. Reportase Tempo menemukan ada konsesi tambang nikel yang tak produktif dan tidak beroperasi tak masuk dalam daftar pencabutan. Ternyata, oh, ternyata, perusahaan itu milik Menteri Investasi Bahli Lahadalia sendiri.
Izin-izin usaha tambang yang dicabut sebenarnya bisa dipulihkan jika pemiliknya bisa mengklarifikasi mengapa mereka belum mulai operasi. Namun, karena kriteria pencabutan tidak jelas, klarifikasi itu menjadi celah lain memainkannya. Para pengusaha yang menjadi narasumber Tempo mengaku dimintai uang untuk memulihkannya.
Jika izin tak bisa diklarifikasi ia menjadi permanen. Di sini celah ketiga muncul: pembaruan izin didapatkan oleh kolega atau para pengusaha yang selama ini dikenal dekat dengan penguasa. Beberapa narasumber menyebut tarif pemulihan izin mencapai puluhan miliar.
Tata kelola pertambangan yang buruk menjadi celah korupsi dan konflik kepentingan. Setelah tambang ilegal yang melibatkan mereka di lingkar kekuasaan, kini muncul permainan izin atas nama memperlancar investasi. Bagaimana mencegahnya? Simak laporan utama edisi pekan ini.
Bagja Hidayat
Wakil Pemimpin Redaksi
Opini
Dugaan Jual-Beli Izin Tambang Menteri Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencabut ribuan izin tambang lalu menghidupkannya kembali. Ada indikasi jual-beli izin.
Investigasi
Menteri Bahlil Lahadalia dalam Kisruh Pencabutan Izin Pertambangan
Dugaan upeti izin tambang untuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ada keistimewaan dari Istana untuk Bahlil Lahadalia.
Profil Bahlil Lahadalia: Dari Sopir Sampai Menteri Investasi
Karier politik dan bisnis Bahlil Lahadalia terbilang moncer. Berambisi menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Setelah Menteri Bahlil Mencabut Ribuan Izin Tambang
Deforestasi dan penambangan nikel ilegal terus terjadi di Halmahera. Setelah Menteri Bahlil Lahadalia mencabut izin.
Ekonomi
Pemicu Harga Beras Mahal: Pungli. Siapa Pelakunya?
Penyaluran beras SPHP masih bermasalah. Ada pungli yang menyebabkan ongkos bertambah.
Nasional
Mengapa Partai Kecil Gagal Memenuhi Ambang Batas Parlemen?
Sejumlah partai terancam tak lolos ke Senayan karena terganjal ambang batas parlemen. Minim dana kampanye dan saksi.
Lingkungan
Dampak Konsesi Tambang dan Sawit dalam Wilayah REDD+
Jutaan hektare hutan di wilayah kerja REDD+ di Kalimantan Timur ditimpa konsesi. Pemberian izin terjadi saat program berjalan.
Wawancara
Ketua KPAI: Pemerintah Sulit Menembus Lembaga Pendidikan Agama
Ketua KPAI Ai Maryati Solihah menjawab soal kasus perundungan di lembaga pendidikan, seperti di SMA Binus School dan pesantren.
Anda dapat membaca lebih lengkap laporan di Majalah Tempo:
Foto 
![[CekFakta] Bahaya Disinformasi Rekayasa AI Saat Bencana Alam](https://statik.tempo.co/data/2025/04/17/id_1392471/1392471_720.jpg)
