Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

17 Oktober 1952, Saat Para Perwira TNI AD Arahkan Moncong Meriam ke Istana

Sejarah mencatat pada 17 Oktober 1952, para perwira TNI AD melakukan protes dan perlawanan terhadap Presiden Soekarno. Bukan kudeta?

17 Oktober 2021 | 14.42 WIB

Presiden Sukarno, Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX turun hadir menyaksikan upacara PON 1 di Stadion Sriwedari, 9 September 1948. DOK. ANRI-IPPHOS
Perbesar
Presiden Sukarno, Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX turun hadir menyaksikan upacara PON 1 di Stadion Sriwedari, 9 September 1948. DOK. ANRI-IPPHOS

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Tanggal 17 Oktober 1952 menjadi salah satu hari bersejarah bagi Indonesia. Perlawanan sejumlah perwira TNI AD terhadap Presiden Soekarno. Mereka mendesak pembubaran parlemen, mereka mengklaim bukan kup atau kudeta terhadap Soekarno.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sejarah mencatat, ada meriam yang dibawa oleh pasukan tentara Indonesia ditujukan ke istana presiden. Ditambah dengan menggunakan truk-truk tentara, golongan demonstran yang berasal dari luar ibukota diarahkan oleh Seksi Intel Divisi Siliwangi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Melansir dari repository.uinbanten.ac.id, aksi tersebut dipimpin oleh Letnan Kolonel Kemal Idris. Ia memimpin pasukan yang membawa tank dan meriam menampakkan diri di lapangan merdeka. Beberapa diantara mocong meriam tersebut bahkan diarahkan ke istana presiden.

Meskipun tidak mendapatkan hak dan kekuasaan untuk melibatkan pasukannya melakukan pergerakan, nyatanya perwira Siliwangi yang diketahui cenderung ke PSI atau Partai Sosialis Indonesia ini telah dimandatkan untuk “memperlihatkan kekuatan”.

Ketika demonstrasi terjadi, meriam dan senapan mesin yang berada di atas mobil terlihat ditujukan ke arah Presiden Soekarno yang tengah berbicara.

Awalnya demonstrasi tersebut dilakukan oleh sekitar 5000 orang, lalu diperkirakan jumlahnya bertambah menjadi 30.000 orang. Gedung parlemen menjadi tujuan awal aksi demo, kemudian mereka berbondong-bondong menuju istrana presiden guna menyampaikan gugatannya.

Para demonstran menuntut presiden untuk membubarkan DPRS yang ada karena sudah mencampuri urusan militer, lalu menggantikan DPRS dengan yang baru.

Terkait gugatan rakyat tentang pemilihan umum, Presiden Soekarno juga berpendapat bahwa hal itu harus dilaksanakan secepat mungkin. Namun untuk mengadakan pemilihan umum perlu mempersiapkan banyak hal. Akan tetapi untuk tuntutan pembubaran DPRS, Soekarno menolak.

Soekarno beralasan, dengan membubarkan DPRD, akan menjadikan dirinya diktator sebab menyerahkan seluruh otoritas kepada kekuasaan eksekutif dari pemerintahan saja. Menurutnya ini tidak sesuai dengan ideologi negara.

Aksi ini diprakarsai oleh Kolonel Soetoko dan Kolonel S. Parman. Namun yang menjadi koordinator untuk mengatur demonstran dilapangan adalah Kolonel Dr. Mustopo. Diketahui bahwa tidak hanya sebagai Perwira Penghubung Presiden Soekarno, orang nyentrik ini juga merupakan Kepala Dinas Kedokteran Gigi Angkatan Darat, Mayor Kosasih, serta Komando Garnisun Jakarta.

PUSPITA AMANDA SARI

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus