Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi efisiensi anggaran, tepatnya tentang perintah pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Instruksi tersebut memangkas anggaran di beberapa kementerian.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
1. Mendapat Penolakan dari Sejumlah Pihak
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo mendapat kritik dari sejumlah pihak. Masyarakat yang menolak kebijakan tersebut lantaran dinilai tidak efektif dan mengganggu kerja di sektor lainnya terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
Aksi demo mahasiswa yang juga disebut sebagai aksi ”Indonesia Gelap” dlakukan oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia sebagai bentuk penolakan atas kebijakan yang memotong dana pendidikan hingga puluhan triliun tersebut. Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga melakukan aksi demo di yang memadati kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat pada Senin 17 Februari 2025. Aksi tersebut juga sekaligus mengkritik tentang berbagai kebijakan lainnya yang dilakukan selama masa Presiden Prabowo dalam 100 hari kerja.
Dalam aksi tersebut mahasiswa menuntut agar Presiden Prabowo Subianto mencabut putusan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena pemangkasan dinilai tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar membatalkan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus, hingga mendesak pencairan tukin dosen.
2. PHK Sejumlah Tenaga Honorer
Akibat efisiensi anggaran beberapa kementerian terpaksa harus mengakhiri kontrak dengan tenaga honorer. Meski sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyana menyatakan bahwa tidak akan ada gelombang PHK di lingkungan kementerian atau lembaga namun, di lapangan PHK sudah mulai terjadi. Di Jember, Jawa Timur, 16 tenaga penjaga palang pintu perlintasan kereta api diberhentikan karena anggaran daerah tidak mencukupi untuk memperpanjang kontrak mereka. Selain itu, ribuan tenaga honorer di berbagai lembaga pemerintah pusat dan daerah juga diprediksi mengalami kehilangan pekerjaan karena kontrak kerja yang tidak diperpanjang.
3. Efisiensi Anggaran Disebut Akan Pengaruhi Pelayanan Publik
Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pengaruhi sejumlah kementerian dan lembaga. Beberapa kementerian dan lembaga yang terdampak efisiensi anggaran di antaranya Kemendiktisaintek, Komnas HAM, Ombudsman, LPSK, dan Komnas Perempuan.
Pemangkasan dana pendidikan di Kemendiktisaintek mencapai lebih dari setengah dari pagu awal Rp 57,6 triliun. Dengan dana yang tersisa Kemendiktisaintek terpaksa memangkas sejumlah dana program pendidikan. Di antara program yang terdampak dana beasiswa, riset, dan dapat berimbas pada kenaikan UKT. Komnas HAM juga mengalami pemangkasan dana mencapai Rp 41 miliar. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pemotongan ini mengurangi lebih dari 90 persen anggaran untuk penegakan HAM, serta akan menyulitkan masyarakat dalam mengakses keadilan. Selain itu, Komnas Perempuan juga menyatakan bahwa kinerja lembaganya berpotensi turun 75%.
“Dengan pengurangan ini, daya penanganan kami dapat berkurang hingga 75 persen,” kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Komnas Perempuan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
4. Efisensi Anggaran Akan Dilakukan Dalam 3 tahap
Prabowo Subianto dalam perayaan hari ulang tahun partai Gerindra ke 17 di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu 15 Februari 2025 mengatakan bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan dengan penghematan yang ditargetkan mencapai Rp 750 triliun.
” Putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp 300 triliun,” tuturnya. Kemudian di layar Prabowo menunjukkan rincian sumber dananya, yaitu dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
Pada tahp kedua, Prabowo menargetkan bisa memangkas anggaran dari APBN hingga Rp 308 triliun. Namun sebanyak Rp 58 triliun di antaranya akan dikembalikan ke kementerian dan lembaga. Sementara pada tahap ketiga negara akan kembali memotong anggaran dengan total Rp 300 triliun dimana Rp 100 triliun di antaranya akan disalurkan untuk penyertaan modal negara di perusahaan pelat merah tersebut. Total keselurauhan dana hasil efisiensi anggaran yang ditargetkan Prabowo mencapai Rp 750 triliun atau setara dengan 20,6 % APBN 2025.
Novali Panji Nugroho, Alfitria Nefi P, David Priyasidarta, Hendrik Yaputra, Nabiila Azzahra, M. Rizki Yusrial, Nandito Putera ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Foto 
