Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendidikan

8 Sekolah Kedinasan 2024 yang Beri Lulusannya Uang Pensiun

Berikut ini daftar sekolah kedinasan 2024 yang lulusannya bisa menjadi CPNS dan diberikan uang pensiun. Ada dari Kemenkeu hingga BMKG.

1 Mei 2024 | 21.05 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Ilustrasi sekolah kedinasan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyampaikan bahwa sebanyak delapan kementerian atau lembaga (K/L) bakal membuka pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendaftarannya akan diumumkan lebih lanjut sesuai dengan kesiapan instansi dan dinamika yang terjadi. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Delapan instansi tersebut adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham); Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN); Badan Pusat Statistik (BPS); serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 

Berikut delapan sekolah kedinasan yang memberi lulusannya uang pensiun.

Daftar Sekolah Kedinasan 2024 yang Beri Lulusannya Uang Pensiun

1. Poltekim dan Poltekip

Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) merupakan dua perguruan tinggi vokasi di bawah Kemenkumham. 

Lulusan keduanya akan menerima gelar ahli madya (A.Md) untuk jenjang diploma III (D3) atau sarjana terapan (S.Tr) untuk diploma IV (D4). 

Poltekim memiliki tiga program studi D4, yaitu Hukum Keimigrasian, Administrasi Keimigrasian, dan Manajemen Teknologi Keimigrasian, serta satu program studi D3 Keimigrasian. 

Sedangkan program studi Poltekip terdiri dari D4 Manajemen Pemasyarakatan, D4 Teknik Pemasyarakatan, dan D4 Bimbingan Kemasyarakatan. 

2. PKN STAN

Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) adalah perguruan tinggi di lingkungan Kemenkeu yang menawarkan tiga program studi D4. 

Lulusan D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Manajemen Keuangan Negara, dan D4 Manajemen Aset Publik dari PKN STAN akan diangkat menjadi CPNS. 

3. Sekolah Kedinasan Kemenhub

Kemenhub memiliki total 22 sekolah kedinasan yang lulusannya diangkat menjadi CPNS. Lulusannya tersebut disiapkan untuk menjadi pegawai yang andal di bidang transportasi darat, laut, dan udara. Berikut daftar 22 sekolah kedinasan Kemenhub: 

- Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) Bekasi.

- Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun.

- Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal.

- Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan (Poltektrans SDP) Palembang.

- Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali.

- Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.

- Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

- Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.

- Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya.

- Politeknik Pelayaran Sumatera Barat.

- Politeknik Pelayaran Banten.

- Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh.

- Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara.

- Politeknik Pelayaran Barombong.

- Politeknik Pelayaran Sorong.

- Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug.

- Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar.

- Politeknik Penerbangan Medan.

- Politeknik Penerbangan Surabaya.

- Politeknik Penerbangan Jayapura.

- Politeknik Penerbangan Palembang.

- Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi. 

4. IPDN

Di lingkungan Kemendagri, terdapat Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang mengikat lulusannya dengan perjanjian ikatan dinas untuk menjadi CPNS. 

IPDN menyediakan sepuluh program studi jenjang D4, yaitu Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan Daerah, serta Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. 

Ada pula Praktik Perpolisian Tata Pamong, Studi Kebijakan Publik, Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Keuangan Publik, Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Politik Indonesia Terapan. 

5. STIN

Lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dapat langsung bekerja sebagai CPNS di lingkungan BIN. 

STIN menawarkan dua program studi sarjana (S1), yaitu Agen Intelijen dan Analis Intelijen; serta tiga program studi D4, yaitu Keamanan dan Intelijen Siber, Intelijen Teknologi, dan Keamanan Ekonomi dan Intelijen Keuangan. 

Kemudian dua program studi pascasarjana magister (S2), meliputi Kajian Intelijen dan Magister Terapan Intelijen Medik. 

6. Poltek SSN

Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) merupakan perguruan tinggi yang diadakan oleh BSSN. Poltek SSN menawarkan tiga program studi D4, yaitu Rekayasa Keamanan Siber (RKS), Rekayasa Kriptografi (RK), dan Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi (RPKK). 

7. Polstat STIS

Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (Polstat STIS) adalah perguruan tinggi di bawah BPS yang menyelenggarakan dua program studi D4 dan satu program studi D3. Lulusan Polstat STIS akan ditempatkan di seluruh Indonesia sebagai CPNS, 

Lulusan D3 Statistika akan mendapat gelar Ahli Madya Statistika (A.Md.Stat) dan diangkat dalam jabatan fungsional Statistisi Terampil dengan golongan CPNS IIc. Selanjutnya lulusan D4 diberi gelar Sarjana Terapan Statistika (S.Tr.Stat) dan diangkat menjadi Statistisi Ahli Pertama dengan golongan IIIa. 

Sedangkan lulusan D4 Komputasi Statistik meraih gelar Sarjana Terapan Statistika (S.Tr.Stat) dan diangkat menjadi Pranata Komputer Ahli Pertama dengan golongan IIIa. 

8. STMKG

Di lingkungan BMKG, ada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) yang lulusannya diangkat menjadi CPNS. 

STMKG menyediakan empat program studi D4, yaitu Instrumentasi-Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG); Geofisika, Meteorologi, serta Klimatologi. 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus