Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) mengirimkan sekitar 10 orang perwakilan untuk menyampaikan berkas berisi tuntutan terkait pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada pihak istana. Hal itu disampaikan Ketua Adaksi Anggun Gunawan usai memimpin aksi damai yang digelar di area sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin, 3 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tadi kami sudah komunikasi dengan Mabes Polri ya. Itu diperbolehkan sekitar sepuluh orang (ke istana),” ujar Anggun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggun menyatakan berkas yang disampaikan berisi tuntutan yang dikemas sebagai naskah akademik dengan tebal sekitar 200 halaman. Dokumen tersebut berisikan hasil kajian dari peraturan-peraturan seputar hak-hak ASN untuk menerima tukin yang pernah pemerintah terbitkan.
“Dua ratusan halaman, kami kaji semua peraturan, kami masukkan gitu kan ya. Jadi kami akan serahkan langsung ke Pak Presiden Prabowo Subianto, nanti ada semacam resumenya juga gitu,” kata Anggun.
Meski begitu, Anggun belum bisa memastikan penerima berkas tersebut nantinya. Yang terpenting, kata dia, berkas tersebut dapat sampai kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti.
Dalam aksi hari ini yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB, ratusan dosen yang hadir sebagai perwakilan dosen ASN di Indonesia mengajukan dua tuntutan. Pertama, yakni mendesak pemerintah membayarkan tukin sejak 2020 dan yang kedua, pemerintah melakukan pembayaran tukin di tahun 2025 sesegera mungkin tanpa diskriminasi. Artinya, pembayaran diberikan kepada 80 ribu dosen ASN di Indonesia tanpa memandang penempatan.
“Karena kami mengusung aspirasi tukin for all, atau tukin untuk semua. Jadi pembayarannya berkeadilan,” kata Anggun.
Adapun, pada awalnya, iring-iringan aksi damai yang dihadiri lebih dari 300 dosen ASN dari berbagai provinsi di Indonesia tersebut direncanakan akan dilakukan dari area Patung Kuda hingga Istana Merdeka. Namun, pihak istana menutup jalan yang akan dilalui iring-iringan dosen dengan pakaian serba putih itu tepat sebelum area depan Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat.
Demi menjalankan komitmen aksi damai yang telah disepakati, Adaksi mengikuti arahan aparat kepolisian yang berjaga. “Jadi kami tidak memaksa untuk bisa ke istana. Kami juga punya etika, tidak boleh ya tidak boleh,” kata Anggun.
Oleh karena itu, untuk menjaga marwah para dosen, upaya yang dilakukan Adaksi adalah dengan tetap menyampaikan tuntutan yang telah dirumuskan ke Istana agar bisa sampai ke tangan Presiden. “Kami melakukan aksi ini dengan damai, tapi jangan sampai kami disepelekan oleh negara dan juga pemerintah,” kata Anggun.
Berdasarkan pantauan Tempo di lapangan, dua mobil berisi perwakilan Adaksi bertolak ke istana pukul 14.10 WIB. Anggun, sebagai ketua aliansi, didampingi Fatimah selaku Dewan Pembina Adaksi turut menyertai penyerahan berkas tuntutan itu.
Hingga tulisan ini dibuat, belum ada informasi lebih lanjut yang diberikan Anggun atau anggota Adaksi yang berangkat ke istana. Pesan dari Tempo belum berbalas.
Foto 
