Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim berharap generasi muda memilih pemimpin yang bakal menyelamatkan Indonesia agar tidak hilang atau tenggelam akibat dari perubahan iklim.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya berharap pada yang muda-muda. Kalau negara ini hancur, masa depan mereka juga ikut hancur. Tanya mereka agar ada perubahan. Ini pentingnya pemilu,” kata Emil, pensiunan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan Emil Salim itu disampaikan pada konferensi internasional bertajuk Climate Finance and Policy for Paris Agreement yang diadakan Jaringan Ahli Perubahan Iklim Indonesia (APIK) di Jakarta,19 Desember 2018.
Emil Salim mengutip laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Oktober 2018 yang membuat skenario kenaikan permukaan air laut yang bakal menenggelamkan pemukiman penduduk di daerah pesisir.
Negara-negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, Maladewa dan negara-negara kecil di Samudra Pasifik menjadi korban terbesar dan menderita paling parah dari mencairnya es di kutub akibat pemanasan global.
“Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengubah pola dan cara pembangunan yang saat ini berjalan business as usual, maka pada tahun 2045 Indonesia akan tenggelam, akan hilang. Sebaliknya, jika serius mengubahnya, Indonesia akan jaya,” kata Emil Salim.
Sejak sepuluh tahun terakhir ini banjir rob selalu melanda beberapa kelurahan di Jakarta Utara dan pesisir Semarang. Dukuh Rejosari dan Tambaksari di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak tenggelam oleh air laut dan tidak bisa dihuni lagi.
Menurut Emil Salim, generasi milenial bakal semakin menderita kehidupannya akibat kesalahan orang tua saat ini yang melakukan pembangunan ekonomi dengan cara merusak lingkungan.
Emil Salim menjelaskan model pembangunan selama ini masih melihat batu bara dan kelapa sawit sangat menguntungkan dan tidak memasukan biaya lingkungan. “Kalau cost lingkungannya hancur tak jadi soal karena tidak dipikul oleh pengusaha tersebut,” ujarnya.
Padahal penggunaan batu bara untuk sumber energi dan pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit makin meningkatkan emisi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Peningkatan gas-gas ini makin menambah pemanasan global.
Emil mendesak pemerintah untuk secepatkan menghentikan penggunaan batu bara dan perkebunan sawit di lahan gambut.
“Lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan harus direhabilitasi dan tidak boleh ada kebun sawit,” katanya.
.
Emil Salim berbicara pada seminar yang diadakan Jaringan Ahli Perubahan Iklim Indonesia (APIK) di Jakarta,19 Desember 2018.
Bagaimana dengan fakta bahwa ada pejabat dan banyak politisi yang memiliki atau menjadi backing pengusaha batu bara dan perkebunan sawit?
Emil Salim mengakui ini merupakan bentuk distorsi dimana individu-individu di dalam pemerintahan memiliki kepentingan ekonomi. Untuk mengatasinya, katanya, harus lewat pemilu dan generasi muda harus mengetahui persoalan ini.
Pekan lalu, Greenpeace, Jatam, ICW dan Auriga mengeluarkan hasil riset bertajuk Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara. Penelitian itu menemukan fakta bahwa batu bara menjadi sumber pendanaan kampanye politik.
Selain itu sejumlah pejabat dan elit politik di kubu pasangan Joko Widodo-Maruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki saham di perusahaan batu bara.
“Yang penting bagaimana presidennya. Apa punya kepentingan atau tidak,” kata Emil Salim. Dia tidak menjawab ketika ditanya apakah Joko Widodo dan Prabowo Subianto punya kepentingan di sana?
Foto 
