Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto memberi tahu alasan akan memberikan peran lebih besar kepada perusahaan swasta untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Prabowo, perusahaan swasta lebih efisien, inovatif, dan pengalaman dalam mengerjakan proyek infrastruktur. Dia juga meyakini swasta dapat meningkatkan pertumbuhan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kita harapkan mereka lebih efisien tepat waktu inovatif dan bisa membawa pertumbuhan di mana-mana," kata Prabowo usai menghadiri kegiatan Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin di Hotel The Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta pada Kamis, 16 Januari 2025
Dalam pidatonya di hadapan pengurus Kadin, Prabowo mengatakan, akan memberikan peran lebih besar kepada swasta untuk membangun jalan tol, pelabuhan, dan bandara.
Kepala Negara juga menanggapi isu dirinya akan menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Dia menegaskan, tidak ada keinginan menghentikan proyek infrastruktur. Proyek-proyek itu justru akan diserahkan kepada perusahaan swasta.
"Tidak benar saya tidak menghentikan proyek infrastruktur. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun," kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Sebelum dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto pernah berjanji akan memprioritaskan perusahaan swasta untuk menggarap proyek investasi di dalam negeri. Bersamaan dengan hal tersebut, dia berencana mengurangi dominasi badan usaha milik negara (BUMN) dalam pembangunan.
Berbicara dalam acara Mandiri Investment Forum pada Selasa, 5 Maret 2024, Prabowo mengungkapkan rencananya untuk terbuka pada sebanyak-banyaknya investasi demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan. "Apa yang bisa dikerjakan oleh sektor swasta, kita harus biarkan mereka melakukan itu," ujarnya.
Dia mengakui bahwa membuka kesempatan lebih luas bagi sektor swasta berarti membatasi ruang gerak BUMN. Dia juga menilai perlu ada evaluasi peran perusahaan pelat merah. Menurut Prabowo, BUMN wajib hadir di sektor-sektor strategis. Tapi, di luar itu, pemerintah perlu melakukan rasionalisasi atau perampingan jumlah anak dan cucu usaha BUMN ataupun melaksanakan privatisasi.
Prabowo Subianto menghadiri Munas Persatuan Kadin hari ini. Dalam Munas ini, Anindya Novyan Bakrie dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029. Sementara, Arsjad Rasjid didapuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia
Foto 
