Risiko Koalisi Gemuk Pendukung Gemoy

Tujuh partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju menjadi pengusung Prabowo-Gibran. Ketujuh partai itu adalah Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora. Tapi hanya empat partai pengusung Prabowo yang berhasil meraih suara dalam Pemilu 2024 di atas ambang batas parlemen, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN.

Keempat partai tersebut diperkirakan hanya memiliki 280 kursi di DPR. Angka ini tak sampai setengah dari total 580 anggota DPR periode 2024-2029. Sekitar 300 kursi DPR lainnya diraih PDI Perjuangan, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Setelah penetapan KPU tersebut, Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, memberikan ucapan selamat atas hasil pemilu tersebut. Mardiono bahkan mendoakan agar hasil pemilihan presiden merupakan yang terbaik bagi Indonesia.

"Semoga hasil pemilihan presiden dan wakil presiden ini merupakan yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," kata Mardiono, Kamis pekan lalu.

Adapun Surya Paloh sudah bertemu dengan Prabowo secara langsung, Jumat pekan lalu. Seusai pertemuan itu, Paloh memberi sinyal akan bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo ke depan. “Itu 50 : 50 possibility-nya,” kata Paloh.

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, 22 Maret 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, berpendapat bahwa Prabowo-Gibran membutuhkan tambahan koalisi jika ingin mendominasi parlemen. Prabowo membutuhkan dukungan partai politik yang mayoritas di DPR agar menantu Presiden Soeharto itu leluasa menjalankan agenda politiknya.

“Koalisi gemuk menjadi keharusan pemerintahan Prabowo-Gibran agar di kabinet dan parlemen aman,” kata Ujang, Ahad, 24 Maret 2024.

Ia menduga kuat Prabowo akan merangkul semua partai di DPR. Sebab, calon presiden yang dicitrakan gemoy—artinya gemas atau menggemaskan—selama masa kampanye itu pasti akan kesulitan merealisasi janji politiknya ketika tak memiliki dukungan kuat di parlemen.

Ujang mencontohkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Joko Widodo (2014-2024) yang merangkul partai pendukung rivalnya dalam pemilihan presiden ke dalam koalisi pemerintah. Mereka memastikan kekuatan partai politik pendukungnya di DPR menjadi mayoritas.

Namun Ujang mengingatkan dampak buruk ketika koalisi partai pendukung pemerintah sangat gemuk. Kondisi tersebut akan sangat berbahaya ketika eksekutif hanya mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Eksekutif akan cenderung menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan karena pengawasan DPR melemah.

“Checks and balances tidak akan ada. Lalu oposisinya akan bergeser kepada masyarakat sipil dan akademikus,” kata dia. “Kekuasaan yang kuat, maka penyalahgunaannya juga akan banyak.”

Ia menganjurkan, meski tidak mayoritas, oposisi di DPR harus tetap tangguh. Sehingga mereka tetap dapat mengawasi eksekutif dengan baik.

Prabowo Subianto menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, 20 Maret 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo, menilai koalisi gemuk cenderung hanya akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. “(Manfaat) bagi publik sendiri sepertinya tak ada. Koalisi gemuk itu lebih ke kepentingan elite,” kata Wasisto, kemarin.

Ia berpendapat koalisi partai politik pendukung pemerintah yang gemuk akan berdampak buruk terhadap demokrasi. Sebab, mekanisme pengawasan dan kontrol DPR terhadap eksekutif akan berkurang. Di samping itu, ada potensi penyeragaman narasi dan kepentingan sehingga aspirasi yang berbeda maupun kritik belum tentu terakomodasi.

“Melemahnya oposisi tentu berpotensi adanya penyalahgunaan kekuasaan, baik langsung maupun tak langsung, dari pemerintahan berkuasa,” katanya.

Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Akhyar, mengatakan Prabowo-Gibran memang sangat berkepentingan untuk merangkul banyak partai politik penghuni Senayan. Sebab, Prabowo-Gibran tentu ingin memastikan program kerja dan agenda politiknya tidak tersumbat di DPR.

Namun, kata dia, situasi tersebut akan sangat berbahaya terhadap keberlangsungan demokrasi. Padahal, dalam demokrasi, dibutuhkan kekuatan pengontrol di luar pemerintahan, di antaranya di DPR.

“Jika semua partai politik dirangkul, pemerintah dapat seenaknya menjalankan agendanya. Atau bisa jadi otoriter dengan menggunakan kedok demokrasi,” kata Usep.

Menurut dia, upaya Prabowo-Gibran merangkul partai sebanyak-banyaknya merupakan jalan pintas untuk memastikan agenda politik mereka dapat terealisasi. Mereka tidak mau pusing akan adanya pengawasan dan kontrol dari legislatif.

Ia khawatir ketika semua partai politik bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dampaknya, partai politik di parlemen hanya akan menjadi perpanjangan tangan eksekutif. “Ini mirip di Orde Baru, semua lembaga, termasuk legislatif, hanya pura-pura. Padahal mereka tidak melakukan fungsi legislatif dengan baik.”

RUSMAN PARAQBUEQ | AULIA SABRINI SARAGIH | ADINDA JASMINE PRASETYO