Bakti Terakhir Petugas Pemilihan

Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat mencatat para petugas itu berasal dari beberapa wilayah, di antaranya Garut, Tasikmalaya, Purwakarta, dan Ciamis.

Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok mengatakan para petugas itu umumnya meninggal diduga karena kelelahan saat bertugas. Ada pula yang diduga meninggal lantaran merasa stres setelah menerima laporan kekurangan surat suara di tempatnya bertugas. “Kami menerima laporan soal sepuluh petugas itu dan akan menjadi bahan evaluasi,” katanya di kantor KPU Jawa Barat, Jumat, 19 April lalu. KPU berjanji menyantuni keluarga para petugas tersebut.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui pekerjaan petugas pemilu berat dan menguras tenaga. Pihaknya sangat mengapresiasi anggota masyarakat yang mau terlibat menjadi petugas KPPS. KPU berencana memberikan penghargaan kepada mereka dan penyelenggara pemilu lain. “Mereka pahlawan demokrasi,” ujarnya, Jumat, 19 April lalu.

Sejumlah petugas KPPS di daerah lain juga dikabarkan meninggal saat bertugas, yakni di Samarinda, Malang, dan Karanganyar. Penyebab utamanya juga diduga kelelahan. Ketua Tim Asistensi Operasi Mantap Brata Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Brigadir Jenderal Syaiful Zachri juga meninggal saat bertugas mengamankan pemilu di Pulau Rinca.

Tewas di Tengah Tugas

BERIKUT ini sebagian petugas KPPS di Jawa Barat yang meninggal saat pemilihan umum berlangsung pekan lalu.

TASIKMALAYA

- Jeje, Ketua KPPS di Desa Mandalamekar, Kecamatan Jatiwaras

Meninggal: Kamis malam, 18 April 2019 Kelelahan setelah meng­awa­si rekapitulasi suara di tempat pemungutan suara.

- Supriyanto, Ketua KPPS Kampung Ciburaleng, Kecamatan Cigalontang

Meninggal: Rabu, 17 April 2019

Mendadak pingsan lalu meninggal di lokasi penghitungan suara

PURWAKARTA

Deden Damanhuri, Ketua KPPS di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bojong

Meninggal: Rabu, 17 April 2019 

Meninggal saat pemungutan suara berlangsung.

BOGOR

- Rusdiono, Ketua KPPS di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede

Meninggal: Kamis malam, 18 April 2019

Pingsan setelah mengantar surat suara ke kantor kecamatan.

- Jaenal, Ketua KPPS di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk

Meninggal: Rabu, 17 April 2019

Pingsan saat mengecek salah satu TPS.

BEKASI

- Fransiskus Asis Ismantara, Ketua KPPS di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu

Meninggal: Jumat pagi, 19 April 2019

Tak sempat beristirahat sejak berlangsung pemu­ngutan suara.

- Ahmad Salahudin, Ketua KPPS di Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat

Meninggal: Kamis siang, 18 April 2019

Tertabrak truk setelah bertugas. Diduga kelelahan dan mengantuk.

Tiga Menteri Belum Melaporkan Kekayaan

KOMISI Pemberantasan Korupsi menyebutkan ada tiga menteri di Kabinet Kerja yang belum menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) hingga 31 Maret lalu. “Ada tiga orang yang tidak melaporkan secara periodik pada 2019 ini, tapi kebanyakan sudah melaporkan,” ucap juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Senin, 15 April lalu.

Kabinet Kerja berisi 34 menteri. Febri enggan menyebutkan nama ketiga menteri itu. Ia mengatakan 31 menteri menyerahkan laporan harta kekayaan tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan yang jatuh pada 31 Maret 2019.

Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menyebutkan semua penyelenggara negara wajib menyetorkan laporan kekayaan. Laporan itu disampaikan paling lama tiga bulan setelah pengangkatan. Mereka juga diwajibkan melaporkan kekayaan secara periodik setiap tahun.

Vandalisme Masjid Jakarta

MASJID Jami Nurul Falah dan Masjid Jami Al-Hikmah di Cilandak, Jakarta Selatan, menjadi korban vandalisme pada Kamis, 18 April lalu. Pelaku membuat gambar mirip alat kelamin pria menggunakan cat semprot berwarna merah di berbagai titik di dalam masjid.

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya tengah memburu pelaku dengan membentuk tim khusus. “Sudah ada tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono, Kamis, 18 April lalu.

Jarak kedua masjid sekitar 2 kilometer. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 04.30, saat menjelang salat subuh. Di Masjid Jami Al-Hikmah, aksi pelaku tertangkap kamera closed-circuit television. Pelaku diduga seorang pria mengenakan helm full face. Polisi tengah memeriksa rekaman kamera tersebut. Sejumlah saksi mengatakan pelaku terlihat tenang saat mencoreti dinding masjid, bahkan sempat mengintimidasi seorang anggota jemaah yang melihat aksinya.

Dok. TEMPO/Fully Syafi

Kuota Haji Bertambah

PEMERINTAH Arab Saudi menambah kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 10 ribu orang. Sebelum penambahan ini, Indonesia memperoleh kuota 231 ribu orang setiap tahun. Kebijakan itu akan diterapkan mulai musim haji tahun ini.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kuota tambahan tersebut akan diprioritaskan bagi calon haji dengan kriteria tertentu. “Prioritasnya adalah lanjut usia beserta para pendamping dan jemaah lain,” ujarnya setelah mengikuti rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 18 April lalu. Pemerintah menjanjikan pembagian ini terdistribusi secara proporsional ke semua provinsi.

Penambahan kuota ini adalah hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Raja Arab Saudi Salman pada Ahad, 14 April lalu. Saat makan malam pada hari yang sama, Putra Mahkota Muhammad bin Salman menyampaikan keputusan resmi pemerintahnya itu kepada Jokowi. Pemerintah menindaklanjuti penambahan kuota ini dengan mencari tambahan anggaran operasional haji dari berbagai sumber, seperti Badan Pengelola Keuangan Haji.

Konten Provokasi di Media Sosial Meningkat

PATROLI Kepolisian Republik Indonesia di dunia maya mendapati peningkatan jumlah akun penyebar konten provokasi hingga 40 persen saat pemilihan umum berlangsung pada Rabu, 17 April lalu, dan sehari sesudahnya. Peningkatan ini ditemukan lewat patroli media sosial oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal.

“Akun-akun itu menyebarkan konten berupa narasi, foto, video, dan rekaman suara yang mengajak masyarakat berbuat onar dan melakukan aksi,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, Kamis, 18 April lalu. Sebelum hari pemilihan, polisi mencatat provokasi itu berasal dari 10-20 akun. Jumlahnya lalu meningkat 30-40 persen.

Provokasi itu umumnya mengajak masyarakat memprotes hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Polri menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir akun-akun itu.