Bantuan Sosial Penopang Kepuasan Publik 100 Hari Kabinet Prabowo

Badan Gizi Nasional sudah mengusulkan penambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun agar dapat menjangkau 40 persen dari total 82,9 juta target penerima program pada tahun ini. Sebesar 52,9 juta dari total target itu merupakan peserta didik. Sisanya adalah ibu hamil. Semua target tersebut diharapkan dapat terealisasi pada 2029. 

Prabowo menginginkan semua anak di Indonesia mendapat akses makan bergizi gratis pada akhir 2025. “Proyek ini sangat besar dan tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia,” kata Prabowo kepada awak media setelah meresmikan proyek ketenagalistrikan di 18 provinsi, di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin, 20 Januari 2025.

Presiden Prabowo Subianto menyapa wartawan setelah memberikan keterangan pers sebelum bertolak ke India, di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, 23 Januari 2025. TEMPO/Imam Sukamto

Selain program makan siang gratis, ada sejumlah program populer Prabowo yang digenjot pada awal pemerintahannya. Misalnya, pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan sosial nontunai atau beras, dan pembangunan sekolah menengah atas unggulan.

Pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini mulai disosialisasi pada awal bulan ini. Program tersebut akan dimulai pada awal bulan depan. Adapun pembangunan SMA unggulan sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Agenda ini juga ditargetkan dapat terealisasi pada tahun ini dengan membangun 40 SMA unggulan.

Berbagai program populer tersebut menjadi faktor utama tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja seratus hari pemerintahan Prabowo. Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Senin, 27 Januari 2025, menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja seratus hari pemerintahan Prabowo mencapai 79,3 persen. Survei itu digelar pada 16-21 Januari dengan mewawancarai 1.220 responden yang berasal dari semua provinsi. 

Pertanyaan pewawancara kepada responden di antaranya mengenai kepuasan mereka terhadap kerja-kerja Prabowo. Untuk pertanyaan umum tersebut, angkanya 79,3 persen untuk jawaban puas dan sangat puas. “Pertanyaan yang spesifik soal mengatasi kemiskinan dan lain-lain di bawah 50 persen kepuasannya. Jadi beda-beda,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, kemarin.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. ANTARA/Hafidz Mubarak A.

Pewawancara juga menanyakan secara khusus sikap responden terhadap program makan bergizi gratis. Hasilnya, sebanyak 87,1 persen dari total responden mendukung program tersebut. 

Hasil riset Indikator ini sejalan dengan survei Penelitian dan Pengembangan Kompas yang dirilis pekan lalu. Hasil sigi lembaga ini menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai 80,9 persen. Publik dipersepsikan puas terhadap program Prabowo di bidang kesejahteraan sosial, di antaranya makan bergizi gratis dan bantuan sosial pangan.

Survei Litbang Kompas juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo di bidang politik dan keamanan mencapai 85,8 persen. Pemerintah dinilai bisa membangun sikap menghargai perbedaan, menjamin kebebasan berpendapat, dan membuka kesempatan masyarakat mengontrol pemerintahan.

Kesimpulan kedua lembaga survei tersebut berbanding terbalik dengan penilaian sejumlah lembaga masyarakat sipil. Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan rapor merah terhadap kerja seratus hari pemerintahan Prabowo. Celios hanya memberi nilai 5 dari 10.

Studi Celios yang berbasis pada penilaian ahli ini dirilis pada Selasa, 21 Januari 2025. Responden dari riset Celios ini adalah jurnalis dari 44 media di Indonesia.

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyu Askar mengatakan nilai 5 untuk pencapaian program, kesesuaian kebijakan dan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan. Ruang lingkup penilaian tersebut adalah baik atau buruk kinerja menteri sesuai dengan hasil program, kolaborasi lembaga-kementerian untuk agenda nasional, dan penilaian terhadap sektor yang belum diintervensi.

Dalam riset Celios, para responden mengakui agenda makan bergizi gratis merupakan program yang diharapkan masyarakat. Tapi program populer itu berisiko jika hanya digunakan sebagai alat pendongkrak citra politik tanpa memperhatikan kesanggupan APBN untuk membiayainya. “Program ini cukup riskan untuk fiskal jangka panjang,” kata Media Wahyu, Senin, 27 Januari 2025.

Kesimpulan Celios sejalan dengan penilaian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Amnesty International Indonesia. Lembaga ini menilai Prabowo tidak bisa membendung kemunduran demokrasi yang terjadi pada masa seratus hari pemerintahannya. YLBHI menyebutkan lima poin penting sebagai bukti terjadinya kemunduran demokrasi tersebut.

Pertama, proyek strategis nasional makin diintensifkan dengan memobilisasi militer di lapangan. Kedua, terjadi penggelembungan belanja dalam APBN akibat pembengkakan komposisi kabinet. Ketiga, pemerintah menempatkan orang-orang yang berlatar belakang militer di pos kementerian strategis untuk mengoptimalkan dominasi TNI dalam proyek strategis nasional.

Keempat, upaya memainkan hukum dalam menyikapi kenaikan pajak pertambahan nilai dan rencana pengampunan bagi para koruptor. Kelima, upaya sistematis untuk mengubur penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu melalui jalur yudisial. 

Selanjutnya, Amnesty International Indonesia menilai kondisi HAM selama seratus hari pemerintahan Prabowo cenderung mengkhawatirkan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mencontohkan kemunduran di bidang HAM itu lewat pernyataan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Sesaat setelah dilantik, Yusril mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pernyataan tersebut seakan-akan menyangkal kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahwa 12 kasus masuk kategori pelanggaran HAM berat masa lalu. “Ini awal yang buruk bagi kondisi HAM pada seratus hari pertama ataupun lima tahun ke depan,” ujar Usman, Jumat, 24 Januari 2025.

Amnesty International Indonesia lantas memberikan kartu kuning kepada pemerintahan Prabowo. Alasannya, pelanggaran HAM merupakan masalah serius dan pemerintah seharusnya memprioritaskan penegakan HAM.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. ANTARA/HO

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti berpendapat program sosial, seperti bansos dan makan bergizi gratis, memang bisa berdampak instan dalam mendongkrak kepuasan publik terhadap pemerintah. Ia mengatakan masyarakat akan terus merasa puas jika pemerintahan Prabowo tetap menggenjot berbagai program populer tersebut.

Namun Ray khawatir karena isu pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, serta reformasi institusi kepolisian dan TNI bakal terpinggirkan seperti pada era pemerintahan Joko Widodo (2014-2024). Ia juga mengingatkan pemerintahan Prabowo agar tetap mendukung kebebasan berpendapat dan berekspresi. “Masyarakat perlu terus mengawal. Jangan sampai kebebasan berpendapat yang kembali mulai dirasakan oleh rakyat direnggut lagi setelahnya,” ucapnya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi belum merespons pertanyaan Tempo ihwal berbagai penilaian seratus hari pemerintahan Prabowo tersebut. Sebelumnya, Prabowo mengatakan dia bekerja bukan untuk mencari penilaian. Mantan Menteri Pertahanan itu berkomitmen akan memperbaiki sejumlah aspek untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam diskusi bersama Indikator Politik Indonesia, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Philips Jusario Vermonte, menganggap survei kinerja dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo sebagai kabar baik. Ia mengatakan pemerintah mengapresiasi kepuasan masyarakat. "Tapi ini peringatan karena di dalamnya terdapat harapan publik yang tinggi,” kata Philip, Senin, 27 Januari 2025. ●

Sultan Abdurrahman, Vedro Immanuel, dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini