Dedi Mulyadi Evaluasi Kawasan Puncak, Singgung Soal Moratorium Pembangunan

BANJIR melanda sejumlah wilayah Jawa Barat sejak Ahad, 2 Maret 2025. Daerah yang terdampak banjir di antaranya adalah kawasan Puncak, Kabupaten Bogor; Kota Bogor: Kota Depok; Kota Bekasi; dan Kabupaten Bekasi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan akan mengevaluasi tata ruang di kawasan Puncak, Bogor, bersama pemerintah pusat yang arahnya memungkinkan untuk dilakukan moratorium pembangunan di kawasan tersebut. “Arahnya moratorium? Iya bisa,” kata Dedi di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Rabu, 5 Maret 2025.

Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan ada dua fokus evaluasi yang akan dia lakukan untuk kawasan Puncak. Pertama, pada perubahan tata ruang di Kawasan Puncak. “Misalnya, perkebunan Gunung Mas ada 1.600 hektare yang mengalami perubahan peruntukan di rencana kerja PTPN. Berubah dari perkebunan menjadi agrowisata, itu yang pertama,” kata dia.

Dedi mengatakan evaluasi kedua pada daerah aliran sungai yang berada di kawasan Puncak. “Kan di hilirnya banyak pembangunan perumahan, permukiman, dan berbagai kawasan. Dan itu kan banyak yang membuang limbah batu, limbah tanah urukan ke sungai, sehingga kemarin (banjir) Cijayanti itu naik karena itu,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan evaluasi tersebut akan dibahas bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Dia mengaku sudah menjadwalkan pertemuan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pada pekan depan. “Jadi nanti ada perubahan tata ruang di Jawa Barat,” kata dia.

Dedi mengatasnamakan pemerintah Jawa Barat meminta maaf atas bencana banjir bah yang terjadi pekan lalu di Bogor. “Saya minta maaf sebagai pemerintah provinsi Jawa Barat karena pemerintah Jawa Barat melalui BUMD yang bernama Jaswita itu buka area wisata di kawasan perkebunan itu, dan itu yang kemarin menjadi keriuhan di masyarakat karena ada beberapa bangunan liar, bangunan roboh, dan masuk sungai,” kata dia.

Dedi menyatakan akan menutup usaha PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) di perkebunan tersebut jika evaluasinya menyimpulkan terjadi pelanggaran aturan. “Kami bongkar kalau memang itu melanggar aturan,” kata dia.

Penyegelan 4 Objek Wisata di Puncak karena Alih Fungsi Hutan

Janji Dedi tersebut diwujudkan melalui penyegelan empat objek wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, pada Kamis, 6 Maret 2025. Sejak pagi, Dedi bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bersama Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto berkeliling ke beberapa objek wisata di kawasan Puncak dan memberi plang pengawasan bagi objek yang diketahui melanggar.

Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel empat objek wisata yang memiliki kerja sama operasional atau KSO dengan PT Perkebunan Nusantara VIII pada hari ini. Keempat objek wisata itu adalah bangunan pabrik teh milik PT Sumber Sari Bumi Pakuan (SSBP), Hibisc Fantasy Puncak milik PT Jaswita, kafe dan resto yang berada di dalam manajemen PT Perkebunan Nusantara I Regional 2, dan wahana ekowisata Eiger Adventure Land. 

Hanif mengatakan, hari ini, pihaknya melakukan segel pengawasan ke empat objek bangunan yang melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup yang paling kelihatan. “Ditemukan juga 29 objek bangunan lainnya, nanti menyusul akan dipasang segel pengawasan,” kata Hanif di Cisarua, Kabupaten Bogor.

Dia mengatakan banyaknya lahan berubah fungsi dan berdiri bangunan karena ulah ngeyel para pengusaha. Pembangunan objek wisata ini juga dinilai terjadi karena didukung perubahan tata ruang di Jawa Barat dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

“Ada 800 hektare yang alih fungsi dari hutan konservasi menjadi pertanian maupun permukiman tanpa memiliki kajian analisis dampak lingkungan spesifik padahal di hulu dan badan sungai tidak boleh ada resor atau objek wisata hingga air hujan turun langsung ke pemukiman tanpa terlebih dahulu diserap,” kata Hanif.

Zulhas mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup menertibkan pelanggar UU Lingkungan Hidup serta mendukung dan siap membantu Pemprov Jabar yang akan mencabut izin dan membongkar bangunan yang disinyalir menjadi penyebab bencana. “Siapa pun kalau melanggar (undang-undang) maka sama di hadapan hukum, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kita harus membenahi hal ini secara sama-sama dan kita kembalikan kawasan Puncak ini menjadi kawasan hijau dan resapan air,” kata dia.

Dedi Mulyadi pun mengatakan siap mencabut Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 yang disebut menjadi penyebab banyaknya bangunan berdiri di lahan konservasi. Dia juga menyebutkan akan mencabut izin wisata Hibisc Fantasi Puncak dan langsung membongkarnya hari ini juga. “Kita akan mencabut Perda itu, kemudian kita kembalikan alam Jawa Barat agar membawa keselamatan warga Jawa Barat dan DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga harus bekerja sama agar warganya tidak membangun vila dan sejenisnya di Bogor, kita semua harus sadar untuk menjaga lingkungan hidup,” kata Dedi. 

Gubernur Jabar dan Menteri LH juga menyegel ekowisata Eiger Adventure Land yang berdiri di atas lahan KSO PTP dan TNGP di Megamendung. Para pekerja yang sedang bekerja membangun area resto, kafe, dan lainnya di area Eiger pun diminta berhenti karena akan disegel.

Ahmad Fikri, Mahfuzulloh Al Murtadho, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Respons Dedi Mulyadi atas KPK Sidik Dugaan Korupsi Dana Iklan Bank BJB