Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengomentari sejumlah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam rapat internal akhir pekan lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Saya kira itu adalah internal partai, PDI Perjuangan,” kata Jokowi ditemui usai acara inagurasi pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Megawati menyindir sejumlah kebijakan pemerintah dalam rapat kerja nasional atau Rakernas V PDIP yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, 24-26 Mei 2024. Putri Presiden Sukarno juga menyinggung soal intervensi penguasa dalam putusan 90 Mahkamah Konstitusi soal batas usia kandidat pilpres, yang menjadikan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres Prabowo.
Megawati mengkritik soal menumpuknya utang pemerintah dalam pidato politik hingga menyinggung kebijakan impor pada acara penutupan. Kader PDIP sempat meneriakan nama ‘Jokowi’, saat Megawati menanyakan siapa yang harus disalahkan dalam kondisi MK saat ini.
Menyitir cendekiawan muslim Indonesia, Sukidi, Megawati menyinggung fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan machiavelli di Indonesia saat ini. Megawati menyinggung autocratic legalism yang menjadikan hukum menjadi alat, bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu.
"Dalam karakternya yang seperti ini, hukum pun dijadikan pembenar atas tindakannya yang sepertinya memenuhi kaidah demokrasi," kata Megawati.
Jokowi tidak diundang dalam Rakernas yang mengambil tema 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang’ ini. Belakangan PDIP juga tidak menganggap Jokowi sebagai kader imbas dukungan terhadap Prabowo di Pilpres 2024.
PDIP dalam rekomendasi Rakernas V meminta maaf ada kader tidak junjung etika serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi.
Jokowi dan Istana berulang kali menekankan tidak adanya intervensi terhadap mahkamah. Meskipun, MK dipimpin oleh Anwar Usman – paman Gibran sekaligus Ipar Jokowi. Putusan sengketa pilpres juga menyatakan tidak ada cawe-cawe Jokowi, namun memberikan catatan etik atas kemenangan Prabowo-Gibran.
Foto 
