Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Depok - Dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok mengumbar janji saat pengundian nomor urut di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda, pada Senin, 22 September 2024. Pasangan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq mendapatkan nomor urut 1, sedangkan rivalnya Supian Suri-Chandra Ramansyah nomor 2.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat menyampaikan sambutannya usai mendapatkan nomor urut, Imam Budi menyatakan telah membuat membuat program untuk memenangkan hati kaum hawa, seperti bantuan permodalan bagi perempuan pengusaha dan perempuan kepala keluarga, juga insentif dan operasional posyandu, posbindu, PKK.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Selain itu, KDS Plus, dan beasiswa satu keluarga satu sarjana, kita harapkan kaum ibu tak lagi resah, perempuan depok seluruhnya sukses dan sejahtera," ungkap Imam.
Visi yang diusung, yakni Depok Berkarya Sejahtera Untuk Semua, di mana Imam menyebut semua sebagai simbol pembangunan yang berkeadilan, merata, menyentuh segala lapisan. "Termasuk kaum ibu dan perempuan kepala keluarga," tegas Imam.
Bagi Imam-Ririn, kata dia, kaum ibu adalah jantungnya keluarga. Di sisi lain, perempuan kepala keluarga di Depok jumlahnya mencapai 11.000 orang.
"Ini para pejuang keluarga, pemerintah harus turun tangan memastikan kesehatan, ekonomi termasuk juga pendidikan anak-anaknya terpenuhi tuntas berkualitas, Insya Allah Imam Ririn siap lanjutkan, bareng-bareng mewujudkan perempuan dan kaum Ibu yang lebih sejahtera," ucap Imam.
Sedangkan, Chandra menjanjikan program semua jadi sarjana. "Jadi bagaimana kemudian kita namanya target itu harus maksimal seperti itu. Enggak boleh lagi nanti ada anak Depok yang enggak bisa kuliah gara-gara nggak punya biaya,” ujarnya. “Jadi itu nanti kita akan kasih bantuan kuliah gratis.”
Supian Suri menambahkan. Soal masalah pendidikan, kata dia, Depok kekurangan SMK, tidak memiliki Madrasah Aliyah Negeri dan hanya terdapat satu Madrasah Tsanawiyah Negeri.
"Terus kita bilang itu MTS negeri kewenangan kementerian agama atau SMK atau SMA itu kewenangan pemerintah provinsi. Ini enggak bisa, kita yang harus pemerintah kota harus hadir."
Menurut dia, sejatinya kehadiran pemerintah mesti membahagiakan warganya. Pemerintah harus hadir menjawab permasalahan atau harapan-harapan masyarakat dan pemerintah harus merangkul semuanya elemen masyarakat dan tidak membeda-bedakan.
"Kita akan melakukan perubahan, karena kita merangkul semua warga masyarakat Depok semua punya hak yang sama untuk diperhatikan,” ujar Supian.
Foto 
