Gerilya Papa Merebut DPR-1

BAMBANG Wuryanto menerima undangan rapat konsultasi Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat untuk Fraksi PDI Perjuangan, Selasa pekan lalu. Undangan dikirim seorang anggota staf Sekretariat Jenderal DPR ke ruang kerja Sekretaris PDI Perjuangan itu pada pukul 18.30. Bambang mengaku kaget karena rapat yang harus dihadiri digelar pada pukul 20.00 hari itu juga. "Ini mendadak sekali. Sama sekali tidak ada pemberitahuan sebelumnya," kata Bambang, Selasa pekan lalu.

Dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, agenda rapat menentukan jadwal sidang paripurna pergantian Ketua Dewan dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto. Bendahara Fraksi PDIP Alex Indra Lukman diutus Bambang menghadiri rapat tersebut. Bambang sendiri punya agenda lain, yakni bertemu dengan petinggi Partai Golkar. Pertemuan ini digelar di ruang Fraksi Partai Golkar di lantai 12 gedung DPR.

Dalam rapat Badan Musyawarah itu, menurut Alex Indra, Fraksi Golkar mengusulkan sidang paripurna pergantian Ketua DPR digelar pada pagi keesokan harinya. Tapi tiga fraksi, yakni Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera, menolak usul itu. Tiga fraksi ini meminta pergantian ditunda hingga pertengahan Desember. Politikus Demokrat, Benny Kabur Harman, yang hadir dalam rapat itu, mengatakan fraksinya punya alasan kenapa pergantian tidak perlu dilakukan tergesa-gesa. "Kami harus berkonsultasi dulu dengan pimpinan partai," ujarnya.

Mendapat penolakan itu, Fraksi Golkar tidak langsung menyerah. Mereka meminta rapat paripurna digelar secepat mungkin. Setelah perdebatan empat jam, rapat akhirnya mengambil "jalan tengah" dengan memutuskan sidang paripurna digelar pada Rabu pukul 15.00. "Semua bersepakat, pergantian ini merupakan hak Fraksi Golkar," kata politikus Golkar, Firman Subagyo, yang hadir dalam rapat tersebut.

Keinginan Setya menduduki kembali posisi Ketua DPR bersemi setelah gugatan Ketua Umum Golkar itu dikabulkan Mahkamah konstitusi, awal September lalu. Ia ketika itu menggugat ketentuan informasi elektronik sebagai bukti hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Setya meminta informasi elektronik tak bisa dijadikan alat bukti hukum.

Berbekal putusan itu, Setya mengajukan permohonan rehabilitasi namanya di Mahkamah Kehormatan Dewan. Permohonan ini dikabulkan. Mereka memutuskan merehabilitasi nama baik Setya. Rehabilitasi ini terkait dengan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan pada November tahun lalu. Setya diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Kasus ini kemudian dikenal dengan istilah "Papa Minta Saham". Sudirman menjadikan rekaman pertemuan Setya dengan Maroef sebagai bukti untuk memperkuat laporannya. Setya kemudian diadili di Mahkamah Kehormatan. Namun, belum sempat putusan hendak dibacakan, dia memilih mundur dari jabatan Ketua DPR.

Keputusan mengembalikan posisi Ketua DPR kepada Setya Novanto dibahas secara resmi dalam rapat harian terbatas pada 8 November lalu di markas Golkar, Slipi. Rapat itu dipimpin Nurdin Halid selaku ketua harian dan dihadiri semua pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Setelah itu, Dewan Pimpinan Golkar langsung menginstruksikan fraksi di DPR menindaklanjutinya, termasuk melobi pimpinan dan fraksi lain di DPR. Salah satunya lobi di rapat Badan Musyawarah.

Tak hanya di rapat Badan Musyawarah, pada waktu yang bersamaan, lobi memuluskan jalan Setya Novanto merebut kembali posisi Ketua DPR juga dilakukan sejumlah petinggi Golkar ke PDI Perjuangan. Malam itu, mereka mengundang Bambang Wuryanto untuk melakukan pertemuan tertutup di ruang Fraksi Partai Golkar di lantai 12 gedung DPR.

Dalam pertemuan itu, menurut seorang peserta rapat, sejumlah pemimpin Partai Golkar, seperti Zainudin Amali, Kahar Muzakar, dan Idrus Marham, langsung memberikan penawaran kepada Bambang. Menurut mereka, jika Setya menjadi Ketua DPR, agenda prioritasnya adalah merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang terkait dengan penambahan jatah pemimpin DPR. Sejak tahun lalu, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu memang selalu getol mengajukan revisi undang-undang itu. Dalam rapat malam itu, kata peserta rapat ini, Golkar menjanjikan posisi Wakil Ketua DPR kepada PDI Perjuangan. Bambang menyetujui tawaran itu dan fraksinya akan memberikan dukungan di rapat paripurna.

Bambang membenarkan adanya pertemuan. Tapi ia enggan menceritakan isi pertemuan itu. Menurut dia, revisi UU MD3 sudah lama menjadi keputusan partai. "Saya tegak lurus dengan keputusan partai," ujarnya, Rabu pekan lalu. Zainudin Amali membantah kabar bahwa revisi UU MD3 merupakan hasil negosiasi dengan PDI Perjuangan untuk memuluskan Setya. "Itu usulan dan kami setuju selama disetujui semua fraksi," katanya.

Keesokan harinya, Rabu pekan lalu, langkah Setya kembali menjadi Ketua DPR berlangsung mulus. Sepuluh fraksi sepakat Setya menggantikan Ade Komarudin, koleganya di Golkar. "Saya berterima kasih kepada semua anggota Dewan terhormat serta fraksi yang mengembalikan saya menjadi Ketua DPR," ujar Setya sembari menebar senyum kepada peserta sidang paripurna tersebut.

LOBI utusan Setya untuk memuluskan jalan menuju DPR-1—sebutan bagi posisi ketua lembaga legislatif—tidak hanya dilakukan kepada PDIP. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan komunikasi juga dilakukan kepada sejumlah Wakil Ketua DPR agar memuluskan mekanisme di parlemen. "Kita lakukan lobi-lobi politik. Kita sampaikan kenapa harus dikembalikan, konstruksi hukumnya," ujarnya.

Untuk menjamin agar pemimpin DPR dari Partai Amanat Nasional, Taufik Kurniawan, tidak resistan, Golkar meminta bantuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam pertemuan 23 November lalu. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, yang hadir dalam pertemuan itu, mengatakan Golkar meminta dukungan agar proses pergantian Ketua DPR berjalan lancar. "Pak Zulkifli kemudian menyampaikan, soal ini sepenuhnya kewenangan Partai Golkar, sehingga kita hormati proses yang dijalankan," ujarnya.

Seorang politikus PAN mengatakan Zulkifli kemudian langsung berkomunikasi dengan Taufik Kurniawan untuk memuluskan mekanisme pergantian Ketua DPR. Taufik mengakui adanya komunikasi dengan Partai Golkar. "Ini menjadi kelaziman. Tidak hanya ke saya, ke pimpinan lain pasti juga sudah," katanya.

Lobi ke kalangan internal Golkar juga dilakukan pendukung Setya. Sekretaris Jenderal Idrus Marham diutus menyampaikan hasil rapat kepada Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie secara pribadi. Setelah itu, Dewan Pembina langsung menggelar rapat di Menara Bakrie pada 28 November lalu. Rapat yang dihadiri semua anggota Dewan Pembina dan sejumlah pengurus, seperti Setya Novanto, Idrus Marham, dan Yorrys Raweyai, itu sempat berlangsung alot.

Nurdin Halid mengakui beberapa anggota Dewan Pembina, seperti Fahmi Idris dan Fadel Muhammad, tidak langsung menerima hasil rapat pleno. Menurut dia, mereka mempertanyakan urgensi dan jaminan apakah mekanisme pergantian sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Dewan Pembina juga sempat menyoroti mekanisme pergantian di DPR. "Dalam prosesnya memang keras. Tapi akhirnya kan setuju," ujarnya.

Setelah rapat pleno dengan bulat memutuskan pergantian Ketua DPR, Nurdin Halid selaku ketua harian langsung menyambangi kediaman Ade Komarudin. Sambil makan malam, Nurdin menyampaikan hasil rapat pleno serta urgensi pergantian Ketua DPR. Nurdin mengatakan saat itu Ade langsung menerima hasil sidang pleno partai. "Kami tukar pikiran dan tidak ada ekspresi perlawanan," ujarnya. Ade mengaku ikhlas dan menghormati keputusan partainya. "Saya siap dan ikhlas, saya tawakal kepada Allah," katanya. "Aku rapopo."

Ananda Teresia, Ahmad Faiz