KPK Tangkap Gubernur Maluku Utara

KOMISI Pemberantasan Korupsi menangkap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba pada 18 Desember 2023. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu diduga terlibat kasus suap, yaitu menerima duit dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Maluku Utara.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, Abdul Gani diduga mengerahkan anak buahnya untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam berbagai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku Utara. “Kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor,” ujarnya pada 20 Desember 2023.

KPK menangkap ajudan Abdul Gani dan sejumlah pejabat Maluku Utara, seperti Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin serta Kepala Dinas Umum Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daud Ismail. Sedangkan dari pihak swasta, Komisi menangkap Direktur External Relation PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Group) Stevi Thomas dan Direktur Utama PT Birinda Perkasa Jaya, Kristian Wuisan. 

Enam orang itu telah menjadi tersangka. KPK menyita uang Rp 725 juta, yang diduga berasal dari penerimaan dana Rp 2,2 miliar. Duit itu diduga berasal dari Stevi Thomas, yang dijerat kasus dugaan pemberian dana untuk perizinan pembangunan jalan di area perusahaan. 

Alexander menjelaskan, suap ini dilatarbelakangi percepatan pembangunan di Indonesia timur. Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu daerah prioritas serta memiliki pagu anggaran proyek infrastruktur jalan dan jembatan Rp 500 miliar. Abdul Gani juga ditengarai menerima duit dari persetujuan dan rekomendasi jabatan tertentu di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, Melky Nahar, berharap KPK menelusuri dugaan korupsi tambang nikel di Maluku Utara. Saat ini Harita Group makin kencang melakukan ekspansi bisnis pertambangan dan pemurnian (smelter) nikel di Pulau Obi. “Kami berharap KPK tidak hanya mengusut perizinan pembangunan jalan,” kata Melky.