Guntur Romli PDIP Bantah Klaim Effendi Simbolon Soal Jokowi Selama ini Bantu Hasto

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Guntur Romli membantah klaim Effendi Simbolon bahwa selama ini Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi membantu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Guntur bilang justru Hasto yang selama ini membantu Jokowi.

“Justru Mas Hasto yang selama ini membantu Pak Jokowi. Selama Jokowi jadi presiden, Mas Hasto ditawari jabatan menteri dan jabatan apa pun menolak, Mas Hasto tidak ikut menikmati kekuasaan Jokowi,” kata Guntur dalam keterangan tertulis pada Kamis, 9 Januari 2025.
 
Guntur Romli mengatakan, Hasto sebagai sekjen PDIP ingin tetap independen dan menjaga jarak dari kekuasaan. Ia menyebut Hasto tidak ingin menjadi “sandera” dengan menerima jabatan publik maupun negara.
 
Meski demikian, ucap Guntur, Hasto tetap “totalitas” mendukung dan membantu Jokowi. Bantuan ini diberikan atas instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan segenap kader partai.
 
Politikus PDIP itu mengarahkan ucapan Effendi kepada kasus suap Harun Masiku yang saat ini menjerat Hasto. Menurut Guntur, jika maksud Effendi adalah Jokowi membantu Hasto dalam kasus HM, maka benar asumsi bahwa Jokowi bisa mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Berarti benar kalau KPK jadi alat Jokowi selama ini,” ujar dia.
 
Guntur lantas mendesak KPK memeriksa Jokowi dan Effendi terkait dugaan penghalangan keadilan atau obstruction of justice. Sebab, jika begitu adanya, maka pernyataan Effendi mengindikasikan Jokowi membantu merintangi penyidikan kasus HM.
 
“Tapi Mas Hasto sendiri tidak merasa dibantu dalam kasus HM, karena kalau benar dibantu, maka seharusnya kasus HM tidak ada sejak awal,” kata Guntur.
 
Diberitakan sebelumnya, eks kader PDIP Effendi Simbolon menyanggah adanya politisasi kasus KPK yang menjerat Hasto. Tuduhan politisasi muncul lantaran Hasto kerap mengkritik Jokowi. 
 
Effendi mengatakan selama ini Jokowi justru membantu Hasto. Ia menyampaikan itu ketika ditemui wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.
 
Adapun nama Hasto mulai terseret dalam kasus Harun Masiku pada November 2019. Ketika itu anggota legislatif terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I, Nazarudin Kiemas, meninggal beberapa pekan sebelum pemilihan umum 2019. 
 
Harun Masiku berminat untuk menggantikan posisi Nazarudin. Namun, keinginan itu terganjal oleh aturan. Demi duduk di parlemen, Harus Masiku diduga melakukan segala cara termasuk menyuap Wahyu Setiawan, yang saat itu menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum. 
 
Dalam laporan Majalah Tempo edisi 11 Januari 2020 disebutkan, uang suap kepada Wahyu Setiawan diberikan melalui Saeful Bahri yang disebut-sebut sebagai orang dekat Hasto Kristiyanto. Hasto lalu membantah kabar bahwa Saeful adalah salah satu anggota stafnya. 
 
Kendati demikian, setelah diperiksa KPK Saeful membenarkan bahwa sumber uang untuk menyuap Wahyu Setiawan itu berasal dari Hasto. “Iya, iya,” kata Saeful.

Pilihan Editor: Hasto Siap Penuhi Panggilan KPK pada Senin Pekan Depan

 
Adil Al Hasan, Diva Suukyi, dan Mutia Yuantisya berkontribusi dalam penulisan artikel ini.