Karut-Marut Program Makan Bergizi Gratis

Paringgi mengatakan jadwal MBG di sekolahnya dibagi dalam dua sesi, yaitu pukul 09.00 dan 12.30 WIB. Pembagian waktu ini disesuaikan dengan jadwal masuk murid sekolah yang memang dibagi dua tahap. SDN 06 Pulogebang mempunyai 529 murid. Semuanya mendapat MBG. 

Menu makan bergizi gratis di SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah, 6 januari 2025. TEMPO/Budi Purwanto

Paringgi mengatakan menu makanan pada hari pertama itu tidak jauh berbeda dengan saat simulasi pada 6-16 Desember 2024. “Bedanya hanya sekarang tidak ada susu,” ucap Paringgi. 

Saat simulasi, kata Paringgi, murid yang mengambil sendiri makanan di mobil pengangkut makanan. Tapi metode itu membutuhkan waktu lama. Akhirnya pihak sekolah memutuskan guru yang mengambil paket makanan, lalu dibagikan di kelas masing-masing. “Simulasi juga dilakukan dengan melihat anak yang alergi terhadap makanan, kemudian dilaporkan kepada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” tuturnya.

Paringgi menyebutkan pelaksanaan MBG di sekolahnya hanya didasarkan pada hasil simulasi. Pihak sekolah tidak mendapat petunjuk teknis ataupun prosedur operasi standar (SOP) pelaksanaan MBG di sekolah. “Jadi teknis itu dikasih tahu lisan saja. Tapi sambil evaluasi.”

Peneliti global health security, Dicky Budiman, berpendapat idealnya anak-anak mendapat makan bergizi gratis sebelum pelajaran dimulai pada pagi hari. Tujuannya agar anak fokus belajar dan lebih mudah menerima pelajaran. “Jadi perut tidak kosong saat menerima pelajaran. Sebaiknya pukul 07.00, paling lambat pukul 08.00 waktu setempat,” kata Dicky kemarin. 

Program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye Prabowo Subianto saat pemilihan presiden 2024. Awalnya, Prabowo, yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, menjanjikan makan siang gratis. Tapi janji kampanye itu bersalin rupa menjadi makan bergizi gratis setelah Prabowo-Gibran dipastikan memenangi pemilihan presiden.

Program MBG ditargetkan menjangkau 83 juta orang dengan rencana anggaran Rp 450 triliun—dengan asumsi harga satu porsi makanan sebesar Rp 15 ribu. Tapi pemerintahan Prabowo hanya sanggup mengalokasikan anggaran MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 sebesar Rp 71 triliun. Akibatnya, program ini dilakukan secara bertahap.

Tahap awal, yang dimulai pada Senin, 6 Januari 2025, rencananya menyasar 3 juta anak, tapi tidak terealisasi. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab MBG hanya sanggup menyediakan makanan untuk 600 ribu anak pada tahap awal. Penerima program ini tersebar di 190 titik di 26 provinsi. Alokasi anggaran MBG juga berkurang menjadi Rp 10 ribu per porsi. 

Salah satu titik pelaksanaan MBG tersebut berada di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Penyediaan menu hingga distribusi MBG dilakukan oleh SPPG Pulogebang atau dapur MBG Pulogebang. SPPG Pulogebang menyiapkan 3.496 porsi makanan, yang didistribusikan ke 13 sekolah serta 7 pos pelayanan terpadu (posyandu) yang ada di Kecamatan Cakung.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rasfaldi Mukhlishin, Pulogebang, ikut menerima program MBG, kemarin. PAUD Rasfaldi Mukhlishin berjarak 1,6 kilometer dari SDN 06 Pulogebang. Tapi pengelola PAUD kebingungan dalam melaksanakan kegiatan tersebut karena tidak ada simulasi di sekolah ini lebih dulu. “Sebelumnya tidak pernah ada simulasi. Ini pertama kali,” kata Kepala PAUD Rasfaldi Mukhlishin Sapria Hasugian, Senin, 6 Januari 2025.

Sapria mengatakan terdapat 48 murid yang belajar di PAUD Rasfaldi Mukhlishin. Anak belajar selama dua jam sehari, dimulai pukul 08.00.

Meski jumlah muridnya sedikit, pelaksanaan MBG di sekolah ini sedikit tersendat karena pengelola PAUD tidak mempunyai pengalaman sebelumnya. Mobil pengangkut MBG juga baru tiba di PAUD Rasfaldi Mukhlishin pada pukul 09.25. Padahal, satu hari sebelumnya, SPPG Pulogebang mengumumkan bahwa distribusi MBG akan dilakukan pada pukul 07.00 dan 10.00.

Ketua Yayasan PAUD Rasfaldi Mukhlisin, Mukhlis, mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima, makanan akan tiba pukul 07.00 WIB. Tapi, karena makanan terlambat sampai, pengajar di PAUD Rasfaldi Mukhlisin berusaha mengajak murid-muridnya bermain agar tidak jenuh menunggu hidangan MBG. “Kami harap ke depan bisa lebih tepat waktu,” ujar Mukhlis.

Mukhlis mengatakan pihaknya sempat kebingungan saat melaksanakan kegiatan tersebut. Selain karena tak ada simulasi, pihak PAUD tak mendapat panduan tertulis dalam melaksanakan MBG di sekolah. Karena itu, pihak PAUD sempat mempertanyakan mekanisme pengembalian ompreng setelah anak menyantap hidangan. 

Petugas SPPG yang mengantar makanan, Taufik, mengatakan SPPG akan mengambil kembali ompreng tersebut. “Nanti kami balik lagi untuk mengambil,” ucap Taufik di PAUD Rasfaldi Mukhlisin.

Taufik mengatakan dirinya baru mendistribusikan makanan ke sekolah pada pukul 08.00 WIB. Ia mengantar makanan ke beberapa sekolah penerima program MBG. 

Ketua SPPG Pulogebang Ahmad Irfansyah mengatakan proses penyiapan hidangan MBG itu sudah berlangsung sejak pukul 00.00 dinihari hingga pukul 07.00 WIB. Setelah itu, mereka mendistribusikannya. “Distribusi langsung dilakukan setelah itu,” tutur Ahmad di SDN 06 Pulogebang.

Ia juga mengakui distribusi makanan memang dilakukan pada rentang waktu pukul 07.00 sampai 09.00. Adapun mengenai gizi dalam hidangan MBG, Ahmad mengatakan SPPG Pulogebang akan terus berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk mengevaluasi kegiatan tersebut. “Kami terus berkoordinasi,” katanya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti meninjau pelaksaanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah, 6 Januari 2025. TEMPO/Budi Purwanto

Ihwal urusan gizi dan menu MBG ini, setiap SPPG menyiapkan menu yang berbeda-beda pada hari pertama kegiatan, kemarin. Kondisi itu terlihat dari menu yang diterima di setiap sekolah di wilayah berbeda. Misalnya, murid di SD Angkasa 5 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, mendapat menu MBG berbeda dengan murid SDN 06 Pulogebang. Menu MBG di SD Angkasa 5 berupa nasi putih, ayam teriyaki, tumis buncis, dan satu pisang.

Kepala SD Angkasa 5 Lanud Halim Perdanakusuma Yuliani berharap pengelola menambahkan susu dalam menu MBG. Ia juga menyarankan agar makanan yang dihidangkan berbeda-beda setiap hari agar anak tidak bosan. 

“Kami baru perdana melaksanakannya. Jadi kami belum tahu keragaman dari menu itu apa. Tapi saya berharap nantinya akan beragam,” kata Yuliani.

Saat dimintai konfirmasi, Kepala BGN Dadan Hindayana meminta Tempo meminta konfirmasi ihwal MBG kepada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. “Ke Hasan Nasbi, ya,” kata Dadan kemarin. 

Setelah mengikuti rapat tertutup dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Dadan berjanji akan mengevaluasi program MBG setiap hari. Ia mengatakan pemerintah menargetkan 3 juta penerima MBG selama periode Januari-April 2025. 

Dadan menyebutkan Presiden Prabowo berpesan agar program MBG dijalankan secara bertahap. “Jadi yang sudah siap, dilaksanakan. Yang belum siap, secara bertahap dilaksanakan,” ujar Dadan.

Ia mengatakan BGN akan mengedepankan digitalisasi untuk mencegah penyelewengan anggaran. Ia berharap semua pihak yang terlibat mengawasi dan mengawal penyelenggaraan MBG.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah sesegera mungkin menyediakan susu dalam menu MBG. Ia memastikan kebutuhan susu akan tersedia dalam hidangan hari berikutnya. “Sementara buah dulu,” kata Budi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi bersama Panglima Komando Operasi Udara I Marsda TNI Tedi Rizalihadi (tengah), meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SD Swasta Angkasa 5 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 6 Januari 2025. TEMPO/Imam Sukamto

Hariqo Wibawa Satria mengatakan pemerintah menganggarkan Rp 10 ribu per satu porsi MBG di Pulau Jawa. Tapi anggaran MBG per porsi di luar Pulau Jawa akan disesuaikan dengan ketersediaan pangan. Pemilihan menu juga dilakukan atas rekomendasi ahli gizi di setiap SPPG. “Nanti dibantu artificial intelligence untuk melihat kebutuhan kalori supaya tetap 600-700 kalori,” ucap Hariqo. 

Ia mengatakan pemerintah siap menerima masukan dari masyarakat jika masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan MBG di lapangan. 

Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah mengatakan program MBG terlihat tanpa perencanaan yang matang. Indikasinya, pemerintah belum mempunyai SOP ataupun petunjuk teknis sebagai panduan pelaksanaan MBG di lapangan. “Sehingga pelaksanaannya belum jelas,” tutur Trubus.

Ia mencontohkan penunjukan SPPG di setiap wilayah oleh BGN. Trubus tak melihat ada seleksi dalam penunjukan SPPG. Selain itu, pemerintah belum mempunyai petunjuk teknis dalam mengawasi SPPG di lapangan. “Daerah juga belum jelas akan melakukan apa,” katanya.

Trubus menyarankan kepada penanggung jawab MBG melakukan sosialisasi dan pembinaan ke sekolah agar mereka mengetahui panduan pelaksanaan kegiatan di lapangan. “Misalnya tidak ada susu, sehingga bisa diganti dengan makanan lokal. Terus apakah menu nanti diganti-ganti atau tidak, ini yang perlu disampaikan,” ujar Trubus.

Menurut Trubus, ketiadaan petunjuk teknis MBG akan menyulitkan pemerintah daerah. Apalagi alokasi anggaran program MBG sebesar Rp 10 ribu per porsi terhitung sangat minim. Jadi pemerintah daerah perlu menyiasatinya dengan menganggarkan di anggaran daerah masing-masing. 

CEO dan founder Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih, mengatakan program MBG perlu mempertimbangkan kecukupan gizi sesuai dengan kelompok usia. Sebab, setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. 

Penanggung jawab MBG juga perlu membuat petunjuk teknis yang detail, dari cara memasak, bahan yang boleh dan tidak boleh digunakan, hingga waktu distribusi makanan sampai ke penerima manfaat. 

“Kalau memang dasarnya makanan bergizi, teknis bergizi harus dibenahi dulu. Lalu melihat kandungan gizi dan logistik, serta cara pengemasan dan distribusi,” ucap Diah.

Petunjuk teknis, kata Diah, akan menjadi pedoman pelaksanaan MBG sehingga pihak sekolah tidak kebingungan. “Petunjuk teknis ini penting supaya program ini tidak salah sasaran.”

Menurut Diah, para penerima manfaat semestinya didata lebih dulu. Sebab, tidak semua anak cocok dengan menu makanan tertentu. Misalnya, ada anak yang tidak bisa minum susu karena memiliki gejala intoleransi laktosa atau kondisi tubuh tak dapat mencerna gula dalam susu atau produk olahannya.

Diah juga menyarankan adanya mekanisme pengawasan MBG. Pengawasan itu termasuk saat memilih vendor untuk menyiapkan menu makan bergizi gratis. ●

Andi Adam Fathurrahman dan Hammam Izzuddin berkontribusi dalam tulisan ini