Malaadministrasi Tes Wawasan Kebangsaan

Dari maladministrasi tes wawasan kebangsaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Rektor UI yang mundur dari BRI, hingga pemotongan hukuman adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

24 Juli 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan bersiap mengikuti Pendidikan dan Latihan Bela Negara di Universitas Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, 21 Juli 2021. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

OMBUDSMAN Republik Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengangkat 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan sebagai aparatur sipil negara. Keputusan itu diambil setelah Ombudsman menemukan sejumlah tindakan malaadministrasi tes wawasan kebangsaan. “Harapan kami, KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengambil tindakan korektif yang kami sarankan,” kata Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Rabu, 21 Januari lalu.

Baca: Terpentalnya Penentang Firli Bahuri dan Pegawai KPK Berprestasi

Menurut dia, KPK dan BKN memiliki waktu 30 hari untuk merespons temuan Ombudsman dan melaksanakan tindakan korektif. Jika tak ada koreksi, Ombudsman akan mengirim rekomendasi ke dua lembaga tersebut untuk melaksanakan keputusan dalam waktu 60 hari. Najib menyatakan 75 pegawai itu harus diangkat sebagai aparatur sipil negara sebelum 30 Oktober 2021.

Ombudsman menyelidiki dugaan pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam tes wawasan kebangsaan setelah menerima aduan dari pegawai KPK. Banyak kalangan menganggap tes tersebut sebagai upaya pimpinan KPK menyingkirkan pegawai yang berintegritas.