Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Kamis 20 Februari 2025 memantik reaksi pengurus partai itu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KPK menahan Hasto sebagai tersangka dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku yang kini buron.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penangkapan dan penahanan Hasto disikapi pengurus PDI Perjuangan Yogyakarta dengan menggelar doa bersama sekaligus memberikan dukungan kepada politikus yang juga berasal dari Kota Yogyakarta itu.
Dalam doa bersama yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Yogyakarta itu, para pengurus juga menggelar aksi potong tumpeng sebagai bentuk dukungan agar Hasto kuat dalam menghadapi proses hukum itu.
"Doa bersama untuk Pak Hasto ini kami niatkan agar mereka yang telah mendzolimi bangsa ini kalah dengan perjuangan menegakkan kebenaran," kata Masyhuri, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) DIY yang juga pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Kamis, 20 Februari 2025.
Adapun Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta Eko Suwanto menyatakan penahanan Hasto bagi PDI Perjuangan seperti dalam posisi kembali diuji sejarah.
"Hari ini PDI Perjuangan kembali diuji sejarah, setelah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengumumkan pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby, tiga hari setelah itu para pimpinan KPK yang diusulkan Jokowi dilantik menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dan hari ini menahannya," kata Eko.
PDI Perjuangan, kata Eko, melihat jika penahanan Hasto merupakan buntut panjang sejumlah peristiwa politik sebelumnya.
"Diawali temuan pelanggaran etik di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memvonis bersalah Anwar Usman selaku ipar Jokowi, terbukanya jalan bagi Gibran sebagai cawapres. Sehingga penahanan Hasto ini menjadi puncak wajah buram demokrasi kita, abuse of power terjadi di situ," ujar dia.
Eko menyatakan PDI Perjuangan sangat memahami jika Indonesia negara hukum sehingga tidak etis menjadikan hukum sebagai alat pemukul lawan politik.
"Perlu digarisbawahi, setelah Hasto mengajukan praperadilan kedua, seharusnya KPK menghormati proses itu dengan tidak melakukan proses hukum sampai putusan hakim dalam pra peradilan selesai," kata Eko. Namun, kata dia, KPK kembali memanggil Hasto dan berujung penahanan.
Eko menyatakan melalui doa bersama itu, pihaknya meminta Hasto tetap kuat berjuang seperti halnya Bung Karno yang kuat menghadapi penjajahan Belanda. Juga seperti Ketua Umun PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang kuat menghadapi Orde Baru saat Suharto berkuasa 32 tahun. "Banteng Yogyakarta tetap yakin dan percaya dengan spirit PDI Perjuangan Satyam Eva Jayate, pada akhirnya kebenaran pasti menang," kata Eko.
Foto 
