Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi kabar adanya cawe-cawe Presiden Joko Widodo terhadap pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menurut dia, konsolidasi kekuasaan ke depan antara Prabowo dan Jokowi bukan ranah partainya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam laporan Majalah Tempo edisi 7-13 Oktober 2024, Jokowi menyarankan kepada Prabowo agar membiarkan PDIP berada di luar pemerintahan, dengan alasan kesehatan demokrasi. Sumber Tempo bercerita, ada kekhawatiran dari Jokowi jika PDIP bergabung, maka pemerintahan Prabowo-Gibran akan terganggu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi menilai PDIP terlalu banyak cawe-cawe mengatur pemerintahan, seperti menentukan pos menteri yang bakal diisi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Selain keberatan apabila PDIP masuk pemerintahan, Jokowi diduga menolak sejumlah nama calon menteri yang diusulkan partai banteng kepada Prabowo.
Nama-nama itu di antaranya Budi Gunawan--orang dekat PDIP sekaligus Kepala Badan Intelejen Negara dan Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey. Soal kabar cawe-cawe Jokowi tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tidak merespons permintaan wawancara Tempo.
Hasto mengatakan, Prabowo selaku presiden terpilih memiliki kedaulatan politik untuk menentukan arah konsolidasi ke depan.
"Kami hormati kedaulatan politik Pak Prabowo," kata Hasto kepada Tempo, Jumat, 4 Oktober 2024.
Dia berujar, bahwa partainya taat pada asas, konstitusi, dan peraturan perundangan-undangan. Karena itu, ujarnya, PDIP berupaya membangun peradaban politik yang demokratis.
"(Dilakukan) melalui bangunan negara hukum dan sistem politik yang memastikan rakyat sebagai dasar orientasi," ucap Hasto.
Di sisi lain, Hasto menilai bahwa yang terpenting bagi PDIP ialah pemetaan terhadap tantangan ke depan. Menurut dia, tantangan ke depan, misalnya ketegangan di Timur Tengah bukan sesuatu yang ringan.
Dia menyatakan, perlu ada mitigasi terhadap konflik geopolitik tersebut. Sebab, katanya, konflik itu berimplikasi terhadap kondisi nasional.
"Itulah yang menjadi perhatian PDI Perjuangan," ucapnya.
Meski begitu, Hasto mengatakan bahwa PDIP juga memahami konsolidasi kekuasaan di masa mendatang tak kalah penting. Sebab, menurut dia, dengan penguatan kekuasaan itu bisa menangkal berbagai persoalan di Tanah Air, seperti pengangguran hingga penurunan daya beli.
"Jangan sampai persoalan bangsa dan negara dipertaruhkan karena persoalan cawe-cawe kekuasaan dari Jokowi terhadap Pak Prabowo," katanya.
Fransiska Christy Rosana berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Cawe-cawe Jokowi Menjelang Pensiun
Foto 
