Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Hasan mengatakan bahwa Istana menghormati keputusan Miftah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami hormati keputusan beliau,” kata Hasan ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Jumat, 6 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Miftah menyatakan mundur sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di kediamannya, Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Yogyakarta Jumat siang 6 Desember 2024. Mundurnya Miftah disampaikan setelah ia menjadi sorotan tajam masyarakat beberapa hari ini karena video yang menghina penjual es teh saat ia mengisi pengajian di Magelang.
"Keputusan mundur ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia," kata Miftah sedikit terisak.
Namun demikian, Miftah mengklaim keputusan mundur itu ia ambil bukan karena ditekan oleh siapa pun dan bukan karena permintaan siapa pun. Pendakwah ini mengatakan keputusan ini bukanlah sebuah akhir atau langkah mundur, melainkan langkah awal untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam.
Setelah menjadi sorotan tajam masyarakat karena video yang menghina penjual es teh saat ia mengisi pengajian di Magelang, kini beredar video lawas Miftah merendahkan pelawak senior Yati Pesek. Sebuah video lama saat ia berceramah di sebuah acara pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Warseno, beberapa tahun lalu. Penyanyi sinden di pertunjukan wayang itu adalah seniman senior asal Yogyakarta, Yati Pesek.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan bahwa Pemerintah Presiden Prabowo punya kuasa penuh soal pencopotan Miftah dari posisinya. Ketika ditanya wartawan mengenai ini, Dasco menyatakan bahwa tak berhak untuk memberikan sanksi bagi Miftah. Namun DPR mendengarkan aspirasi-aspirasi warga.
"Kami udah meminta kepada pemerintah (mengevaluasi). Tidak hanya kepada Gus Miftah, tapi juga mengimbau untuk melakukan introspeksi, evaluasi-evaluasi terhadap kinerja masing-masing pembantu presiden maupun utusan khusus presiden," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 5 Desember 2024.
