Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, organisasi masyarakat (ormas) agama akan dilibatkan sebagai penasihat pada struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasan belum menyebutkan ormas yang akan menjadi penasihat. Dia meminta awak media menunggu. Sebab, Prabowo akan mengumumkan nama-nama penasihat dan pengurus pelaksana Danantara hari ini. "Tunggu saja pengumumannya," kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, 24 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain ormas agama, Prabowo akan menunjuk mantan presiden sebagai dewan penasihat. Hasan mengatakan, alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan presiden sebagai pejabat Danantara untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi lembaga. "Dibutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi tokoh-tokoh bangsa sebagai bagian dari penasihat lembaga ini," kata dia.
Prabowo sudah resmi menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.
Prabowo juga meneken Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola (BPI Danantara).
"Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025," kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin, 24 Februari 2025 dipantau via YouTube Sekretariat Presiden.
Dalam penandatanganan itu, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh. Beberapa di antaranya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Pandu Patria Sjahrir, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Dony Oskaria.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh mantan Presiden Republik Indonesia, seperti Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk ikut mengawasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” kata Prabowo dalam sambutannya pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Selain itu, Presiden juga meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk ikut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara di Danantara.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menerima tawaran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengawas Badan Pengelola Danantara.
Melynda Dwi Puspita, Ni Kadek Trisna Cintya Dewi, dan Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
