Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Prita Laura, juru bicara (jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Prabowo, menjelaskan bahwa program Lapor Mas Wapres bukanlah inisiatif pribadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ini bukan program mas wapres pribadi, ini adalah program pemerintah yang artinya diketahui oleh presiden, persetujuan, dan seluruh lembaga dan kementerian pemerintahan ini semua bergerak,” kata Prita kepada awak media di kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 14 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam pernyataannya, Prita menyebut bahwa Lapor Mas Wapres terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-Lapor). Sistem aspirasi dan pengaduan daring ini diklaim terhubung dengan 96 lembaga serta 453 pemerintah daerah. “Jadi ini bukan satu-satunya kanal pelaporan, ini memaksimalkan penerimaan laporan masyarakat,” katanya.
Pos pengaduan Lapor Mas Wapres dibuka mulai Senin, 10 November 2024. Layanan ini dibuka Senin sampai Jumat. Selain itu, Gibran juga menyediakan layanan hotline melalui WhatsApp di nomor 081117042207.
Berdasarkan pantauan di Istana Wakil Presiden, warga dari wilayah luar Jabodetabek, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, terlihat berdatangan untuk menyampaikan pengaduan publik melalui Lapor Mas Wapres. Namun, penyelenggara hanya dapat menampung 50 hingga 60 aduan langsung per hari, bergantung pada jumlah pengaduan yang masuk.
Profil Prita Laura
Prita Laura sebelumnya bekerja sebagai jurnalis di salah satu stasiun televisi swasta nasional dari tahun 2003 hingga 2018. Setelah 15 tahun berkarier di dunia jurnalistik, ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Pada tahun 2020, Prita bergabung sebagai Tenaga Ahli Komunikasi di Kantor Staf Presiden.
Pada Senin, 18 November 2024, Prita dilantik bersama Putri Pelita oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam sebuah acara yang berlangsung di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.
Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) dibentuk pada akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Hasan Nasbi, pemimpin PCO, adalah pendiri Cyrus Network dan pernah terlibat dalam dua kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.
Pada Pilpres 2024, Hasan mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Setelah pemilu, ia bergabung dalam Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang dipimpin oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam acara pelantikan tersebut, enam juru bicara PCO lainnya juga resmi dilantik, yaitu Philips Jusario Vermonte, Adita Irawati, Ujang Komarudin, Dedek Prayudi, dan Hariqo Wibawa Satria.
Dalam konferensi pers pada Kamis, Prita mengungkapkan bahwa hingga hari keempat, total aduan yang diterima mencapai 296 laporan. Aduan dari masyarakat mencakup berbagai isu, seperti kasus di bidang pendidikan, kesehatan, dan sengketa tanah.
“Salah satu syarat yang terus kami sosialisasikan kepada masyarakat adalah bahwa substansi yang dilaporkan itu tidak sedang atau pernah menjadi objek peradilan,” kata Prita dalam konferensi pers di kompleks Istana Wakil Presiden pada Kamis, 14 November 2024.
Proses penanganan laporan dimulai dengan analisis masalah yang diajukan oleh warga. Selanjutnya, Sekretariat Wakil Presiden akan berkonsultasi dengan kementerian terkait hingga pemerintah daerah untuk merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah tersebut.
Tidak semua warga dapat menyampaikan aduannya secara langsung di pos Lapor Mas Wapres yang berlokasi di Istana Wakil Presiden, kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kuota untuk pengaduan langsung dibatasi hingga 50-60 orang per hari, tergantung jumlah laporan yang masuk. Layanan ini dibuka setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, dengan penyesuaian terhadap protokol negara yang berlaku.
SUKMA KANTHI NURANI | DANIAL A. FAJRI | ANTARA
Foto 
