Janjikan Sekolah Gratis, Ridwan Kamil akan Bentuk Tim Detektif Cari Anak Putus Sekolah

TEMPO.CO, Jakarta - Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, berjanji akan membentuk tim detektif untuk mencari anak putus sekolah jika terpilih dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024.

“Saya enggak mau dengar ya ada anak putus sekolah, nanti saya mau bikin tim detektif untuk mencari anak yang putus sekolah di Jakarta. Saya dengar ada 1.100 anak yang masih putus sekolah,” kata Ridwan saat menghadiri deklarasi dukungan dari relawan BRO-RK di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Oktober 2024.

Karena itu, pasangan calon (paslon) Ridwan Kamil-Suswono berjanji akan menggratiskan biaya sekolah bagi anak-anak di Jakarta, termasuk anak yang sekolah di swasta.

“Buat yang punya anak yang tidak beruntung masuk sekolah negeri, mulai tahun depan ada anggarannya, di swasta pun nantinya akan dibiayai oleh negara. Warga mah tidak mau pusing-pusing, makanya sekolah swasta gratis mulai tahun depan,” ujar mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu sebelumnya pernah berjanji memberikan pendidikan gratis untuk siswa kurang mampu baik di sekolah negeri maupun swasta. Gagasan itu akan memperkuat program yang sudah direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun depan.

Program Pendidikan Paslon Ridwan Kamil-Suswono

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco, mengatakan paslon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) memberikan perhatian serius pada masalah pendidikan di Jakarta, dengan menawarkan program sekolah gratis untuk semua, khususnya dari keluarga kurang mampu.

“Sekolah swasta gratis ini untuk yang grade (tingkat) 3, 2, 1. Deteksinya, mayoritas muridnya dari keluarga kelas menengah ke bawah,” kata Basri dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta periode 2024-2029 itu menuturkan pihaknya perhatian pada pemberian sekolah swasta gratis karena sekolah negeri sudah gratis, tetapi belum bisa menampung semua anak usia sekolah. Sehingga, kata dia, masih banyak anak usia sekolah yang akhirnya ke sekolah swasta dan membayar.

“Di Jakarta ini, sekarang masih ada anak putus sekolah, karena sekolah di swasta, tidak mampu bayar iuran. Ada yang ijazahnya ditahan, karena belum lunas bayar. Ada anak dipulangkan oleh sekolah, karena belum bayar SPP. Inilah yang membuat keprihatinan kami," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar DKI Jakarta itu.

Pasangan RIDO tidak akan menghapus Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bila semua sekolah, baik negeri maupun swasta, sudah digratiskan. Namun akan meningkatkannya. 

“Nanti ada bantuan uang seragam untuk SD hingga SMA. Setiap tahun. Swasta yang masuk sekolah gratis dan negeri,” kata Anggota Komisi E (bidang pendidikan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2019-2024 itu.

Menurut dia, KJP Plus nantinya juga akan disempurnakan karena selama ini masih ada tiga masalah terkait penyalurannya. “Tiga masalah itu adalah tidak tepat sasaran, tidak merata dan tidak adil,” tuturnya.

Basri menyebutkan tidak tepat sasaran karena masih ada siswa dari keluarga mampu yang seharusnya tidak berhak dapat, tapi malah dapat KJP Plus. “Maka kita akan berikan solusi dengan membuat sistem, yang secara pasti bisa mendeteksi,” katanya. 

Kedua, tidak merata. Artinya, di sebagian wilayah banyak yang dapat, tapi di bagian lainnya tidak. Padahal mereka sama-sama berhak sebagai penerima KJP Plus. Dan, ketiga, tidak adil. Ada keluarga yang misalnya dia punya anak tiga, ya tiga-tiganya dapat KJP. Namun ada juga yang tidak dapat sama sekali.

Program Beasiswa Kuliah untuk Tiap Keluarga

Basri mengungkapkan pasangan RIDO juga memiliki program beasiswa kuliah untuk tiap keluarga di Jakarta. Program ini memberikan kesempatan kepada siswa dari keluarga kurang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Program ini melanjutkan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang saat ini sudah berjalan.

“Sekarang kan hanya untuk kampus tertentu, kampus swasta besar dan kampus negeri. Padahal belum tentu anak keluarga kurang mampu bisa masuk ke situ. Sehingga kita perluas jangkauan KJMU ini, bisa untuk kampus swasta biasa saja, yang bukan swasta besar atau elite,” ujar dia.

Dia menyebutkan nantinya setiap keluarga kurang mampu di Jakarta harus ada anaknya yang jadi sarjana. Istilahnya, kata dia, satu keluarga satu sarjana.

“Jakarta kota global. Indikatornya adalah pemerataan warganya yang berpendidikan tinggi. Perlahan tapi pasti, kita tingkatkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Anak keluarga kurang mampu akan kita bantu menjadi sarjana,” katanya.

Basri mengatakan program satu keluarga satu sarjana ini akan memiliki efek domino yang luar biasa. “Misal, ada keluarga kurang mampu yang punya tiga anak. Anak pertama kita kuliahkan sampai jadi sarjana. Kemudian dia kerja. Setelah kerja, dia pasti akan termotivasi untuk menjadikan adiknya sarjana. Begitu juga adiknya. Jadi kita menolong satu, tapi tiga anaknya jadi sarjana semua,” katanya.

Orang tua berpendidikan sarjana juga pasti akan menyekolahkan anaknya hingga sarjana. Bahkan kalau bisa, lebih tinggi.

Pilihan editor: Alasan Andi Widjajanto Sebut Kementerian Baru di Kabinet Prabowo Beroperasi Penuh dalam 3 Tahun