Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan jumlah anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebanyak 4,4 juta orang adalah kekuatan besar penentu bangsa. Ia menyebut Korpri sebagai mesin birokrasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Partai boleh banyak, tapi yang melaksanakan dan menentukan tetap korpri. Karena yang menjalankan apapun di pemerintahan itu Korpri," kata Jokowi di Rapat Koordinasi Nasional Korpri di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 3 Oktober 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam sambutan yang sama, Jokowi mengatakan orientasi aparatur sipil negara atau ASN perlu diubah jika Indonesia tidak ingin masuk jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Ia kembali menyoroti rumitnya proses birokrasi dan mendorong pemerintah untuk terus adaptif mengikuti perkembangan digital.
Presiden mengaku mendapat bisikan dari sejumlah organisasi keuangan dunia bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju. “Tapi kalau ditangani dengan cara yang keliru, rutinitas yang monoton, ‘mohon maaf, negara Anda akan terjebak pada negara berpendapatan menengah terus’. Seperti negara di Amerika Latin, ini yang kita gak mau,” katanya, mengingat perkataan para petinggi keuangan dunia.
Mantan Wali Kota Solo itu kembali menyoroti sistem birokrasi yang terlalu berfokus pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) itu terlalu rumit. Solusi untuk ini menurutnya harus dirumuskan dalam Undang-Undang ASN, yang adaptasi sesuai dengan perkembangan global. Menurutnya, kinerja ASN perlu diganti dari SPJ ke ukuran lain seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat kemiskinan.
Sementara mengenai digitalisasi, ia meminta ASN tidak alergi terhadap perkembangan teknologi. Namun ia menyebut itu perlu ditopang oleh regulasi yang ketat yang dipersiapkan oleh birokrasinya.
“Kalau gak siap yang kena seperti yang kejadian, TikTok Shop,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan begitu Indonesia tidak bisa memanfaatkan peluang kepemimpinan pada 2024, 2029, dan 2034, maka akan sulit untuk keluar dari bayang-bayang negara berkembang. “Kalau kita tidak bisa merubah sistem yang ada menjadi lebih cepat dan efisien, maka kita akan terjebak pada middle income trap, padahal peluangnya besar sekali,” kata eks Gubernur Jakarta itu.
Foto 
