Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ke-7, Joko Widodo atau Jokowi mengaku bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang juga Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkuwono X, di Keraton Kilen Ngayogyakarta Hadiningrat, Rabu, 15 Januari 2025. Ia menyebut pertemuannya dengan Sultan HB X itu hanya untuk silaturahmi biasa, terlebih karena setelah resmi purna tugas belum sempat bertemu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Silaturahmi biasa. Saya sudah lama tidak berjumpa dengan beliau (Sri Sultan). Itu saja,” ujar Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah hari ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat ditanya soal pembahasan politik, Jokowi menampiknya. Ia menyebut pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X berlangsung selama sekitar dua jam. Menurutnya, obrolan dengan Sang Raja Yogyakarta hanya seputar hal-hal umum.
“Tidak ada (pembicaraan politik). Pembicaraan selama dua jam, ya lebih banyak tadi geopolitik dan ekonomi global,” ungkap dia.
Menurut catatan Tempo, pertemuan terakhir antara Jokowi dengan Sultan Hamengkubuwono X yang terekspos pada saat keduanya menghadiri peresmian Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo Seksi 1 Kartasura-Klaten pada Kamis, 19 September 2024 lalu.
Saat itu, Sultan menyampaikan pesan berkaitan dengan operasional jalan tol tersebut. Ia menegaskan perlunya mengatur arus keluar-masuknya kendaraan di jalan tol itu.
"Out-in atau keluar-masuknya kendaraan juga kita atur supaya tidak menimbulkan justru masyarakat kecil tidak bisa jualan," ungkap Sultan ketika ditemui wartawan di Gerbang Masuk Tol Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, seusai mendampingi Presiden Jokowi meresmikan jalan tol itu, Kamis, 19 September 2024.
Menurut Sultan, harus juga diatur kawasan-kawasan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tapi di luar jalur tol sehingga harga lebih murah, tapi mereka tetap bisa mengakses jalan tol.
"Tetap kita atur. Jangan sampai seperti jalur utara yang imbasnya justru "mematikan" masyarakat kecil tapi diatur bagaimana misalnya jalur keluar yang paling tepat di mana, di situ kita bisa membebaskan (pelaku UMKM) di kawasan yang bukan bagian dari pengelola jalan tol, sehingga masyarakat kecil itu bisa berjualan di situ," tutur dia.
Foto 
