Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mendirikan partai politik usai dipecat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mendapatkan tanggapan dari sejumlah partai. Jokowi rencananya akan membuat partai dengan konsep terbuka yang disebutnya sebagai Partai Super Terbuka (Tbk).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Keinginan kita ada sebuah partai politik yang super Tbk. Artinya dimiliki oleh seluruh anggota,” kata Jokowi saat wawancara dengan Najwa Shihab yang tayang YouTube pada 11 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ide itu terungkap saat Najwa bertanya mengenai peluang Jokowi bergabung dengan partai politik lagi setelah pisah jalan dengan PDIP. Jokowi mengaku belum kepikiran, meskipun beberapa partai dikabarkan tertarik mengajaknya bergabung. Namun, ia menyinggung konsep partai politik baru tersebut.
Pada Rabu, 3 Maret 2025 lalu, saat dijumpai wartawan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi kembali menyampaikan angan-angannya itu. Mantan presiden ini menjelaskan Partai Super Tbk merupakan partai yang dimiliki semua anggotanya. Termasuk pemilihan ketuanya, yang dilakukan dengan konsep terbuka.
“(Partai Super Tbk) Partai yang terbuka, yang super terbuka yang nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya, dan itu betul partai milik bersama,” kata Jokowi.
Tanggapan partai politik soal rencana Jokowi dirikan Partai Super Tbk:
PKB
Rencana Jokowi membikin Partai Super Tbk direspon Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. Ia mengingatkan bahwa pembentukan partai politik tak bisa disamakan dengan membangun perusahaan. Diketahui istilah Tbk merupakan rujukan untuk perusahaan yang sahamnya dapat dibeli pihak umum.
“Enggak bisa misalnya sekarang mau bikin partai, tapi polanya bukan pola undang-undang di kita. Kan ada wacananya menggabungkan seperti Partai Super Tbk, kayak gitu, ya ini kan bukan perusahaan,” ujar Cucun saat dijumpai di Gedung DPR RI, Kamis, 6 Maret 2025.
Kendati demikian, Cucun PKB, begitu sapaan akrabnya, menekankan bahwa semua pihak, termasuk Jokowi, memiliki hak untuk membentuk partai politik. Hal itu, kata dia, menjadi bagian tak terpisahkan dari hak warga untuk berserikat yang diatur dalam Undang-undang atau UU.
“Kalau dari kita ya orang mau bikin partai silakan aja, sesuai dengan aturan undang-undang yang ada, misalkan partai politik,” ujar Cucun.
Partai Golkar
Jokowi beberapa kali dirayu dan didesuskan bakal gabung dengan Partai Golkar seiring memanasnya hubungan bekas Wali Kota Solo itu dengan PDIP. Lantas apa tanggapan Partai Golkar ihwal rencana Jokowi membikin partainya sendiri? Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, rencana Jokowi itu sah-sah saja.
“Silakan saja. Ini baik, tapi harus sesuai dengan peraturan undang-undang,” kata Adies di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025.
Kendati demikian, kata dia, perlu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mendirikan partai. Termasuk, ujarnya, ihwal model partainya. “Mau terbuka, tertutup. Mereka pendirinya mau seperti apa arah partainya,” ucap dia.
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Serba-serbi Partai Super Tbk yang Dicita-citakan Jokowi
Foto 
