Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) untuk mengakomodasi kebutuhan pelantikan dan retret kepala daerah. Namun, kebutuhan lainnya, seperti tiket transportasi dan biaya penginapan akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membenarkan hal tersebut. Biaya-biaya yang timbul di luar agenda pelantikan dan retret memang akan ditanggung oleh pemda terkait.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Bisanya begitu, selalu begitu. Enggak ada yang berbeda sejak dulu," kata Bima ketika dikonfirmasi oleh Tempo lewat aplikasi perpesanan pada Kamis, 20 Februari 2025.
Bupati Sorong Daya Johny Kamuru sebelumnya mengatakan akan menggunakan pesawat menuju Magelang dari Jakarta untuk mengikuti agenda retret. Tiket pesawat tersebut dibeli menggunakan anggaran pemerintah daerah (pemda) Sorong. "Kalau tiket juga oleh pemerintah daerah. Mungkin hal-hal lain yang di luar itu ya kita pasti pribadi," kata dia di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta usai pelantikan pada Kamis, 20 Februari 2025.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Ia mengatakan akan menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk membiayai transportasi menuju lokasi pembekalan atau retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. “Anggaran tentu dari daerah. Akan kami lihat nanti,” kata dia, Kamis.
Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba juga sebelumnya menyampaikan hal senada. Ia menyebut Kemendagri hanya membiayai agenda pelantikan dan retret. "(Biaya) yang disiapkan oleh Kemendagri cuma kegiatan pelantikan dan kegiatan (retret) di Magelang," kata dia, Senin, 17 Februari 2025.
Hasan bercerita dirinya menyiapkan sendiri terkait dengan tempat penginapannya selama di Jakarta untuk persiapan pelantikan dan retret. Setidaknya, para kepala daerah mesti menetap di Jakarta selama empat hari mulai dari Senin, 17 Februari 2025 hingga Kamis, 20 Februari 2025 untuk mengikuti rangkaian agenda pelantikan. "Kalau dibilang repot (harus mengikuti pelantikan di Jakarta) ya normatif. Karena kesulitan kita cuma di akses (berangkat dari Halmahera Selatan)," ujarnya.
Hari ini, sebanyak 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dilantik serentak oleh Presiden Prabowo Subianto. Esoknya, mereka akan mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, mulai 21 Februari hingga 28 Februari 2025.
Daniel Ahmad Fajri dan Hendrik Yaputra ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Hasto Ditahan KPK, Yusril: Pemerintah Tidak Intervensi
