Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian sosial (Kemensos) akan meningkatkan program jaring pengaman sosial dan percepatan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial guna mengantisipasi kenaikan PPN 12 persen dan rencana pembatasan subsidi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan mengatakan program reguler bantuan sosial Kemensos akan diperkuat sambil menunggu program bansos tambahan dari pemerintah yang rencananya juga akan digelontorkan. “Hingga saat ini bantuan sosial tambahan masih dalam tahap pembahasan, diharapkan dapat menjadi bantalan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya keluarga miskin,” kata Andy dalam keterangan resmi, Senin 23 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Beragam program bansos reguler yang akan digelontorkan Kemensos, di antaranya percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang semula dijadwalkan pada akhir triwulan I akan dipercepat pada awal tahun 2025. Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai atau sembako untuk 18,8 juta KPM akan disalurkan setiap bulan, dan segera digelontorkan di awal 2025.
Sejak awal 2025 nanti, Kemensos juga akan menanggung bantuan makan bergizi gratis untuk 36.000 Penyandang Disabilitas dan 101.000 lansia. Khusus bantuan makan bergizi untuk penyandang disabilitas dan lansia akan dilaksanakan dengan menggandeng Kelompok Masyarakat di daerah sehingga dapat menyokong peningkatan perekonomian lokal.
Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini pula, sebanyak 270.000 anak-anak yatim piatu juga akan diberikan santunan setiap bulannya.
Selain bantuan sosial, kenaikan PPN 12 persen ini akan dikawal dengan bantuan pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui pemberian bantuan modal usaha bagi PKH graduasi, yakni KPM yang dinyatakan lulus dan tidak lagi menerima bantuan pemerintah.
“Target dari Gus Menteri (Mensos Saifullah Yusuf) graduasi ini direncanakan menyasar 480.000 KPM,” ujar Andy.
Program-program Kemensos ini akan disalurkan berdasarkan Data Tunggal Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan penyempurnaan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Andy mengatakan, Program Kementerian Sosial diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan.
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi PPN 12 Persen pada 1 Januari 2025. Hal ini disebut untuk meningkatkan penerimaan negara karena rasio pajak Indonesia rendah.
Foto 
