Komisi X Ingin Pemerintah Punya Standar Nasional untuk Infrastruktur Sekolah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR Himmatul Aliyah mengatakan pemerintah harus mempunyai standar nasional untuk infrastruktur dan prasarana sekolah. Himmatul berpandangan saat ini infrastruktur sekolah belum memadai secara merata dan masih menghadapi kendala.

Pilihan editor: Kejanggalan Pembahasan Kilat Revisi UU TNI

“Harus ada standar secara nasional, infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang sama, karena sesama anak bangsa harus menikmati fasilitas pendidikan yang sama,” kata Himmatul dalam acara taklimat media bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.
 
Salah satu kendala pemerataan infrastruktur sekolah yang ia sebutkan adalah renovasi sekolah saat ini masih menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pemerintah berencana memindahkan tugas renovasi kepada Kemendikdasmen, namun sekarang belum ada instruksi presiden atau inpres yang mengaturnya.
 
Komisi X dan Kemendikdasmen juga telah meminta agar renovasi sekolah menjadi tugas Kemendikdasmen. “Kemarin kan kami meminta agar renovasi sekolah dikembalikan kepada Kemendikdasmen. Jadi tinggal menunggu waktu, sebetulnya,” ujar Himmatul.
 
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan ia masih menemukan sekolah-sekolah dengan infrastruktur buruk ketika berkunjung ke daerah-daerah. “Terakhir saya pergi ke Nusa Tenggara Timur itu masih gubuk sekolahnya dan masih tanah,” katanya.
 
Oleh karena itu, ia mengusulkan pemerintah menerapkan standar nasional untuk infrastruktur sekolah, ibarat Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku pada produk.
 
“Ibaratnya produk, ada SNI-nya. Untuk sekolah ini harus ada standar seperti SNI, ruang kelasnya seperti apa, sirkulasi udaranya seperti apa, nyaman dan luas sekolah itu juga seperti apa,” ucapnya.
 
Sejauh ini, Mendikdasmen Abdul Mu’ti harus berkoordinasi dengan Menteri PU Dody Hanggodo untuk mempercepat renovasi sekolah yang rusak. Menurut Mu’ti, renovasi sekolah tidak bisa diselesaikan dengan cepat karena hanya dilaksanakan oleh satu kementerian, yaitu Kementerian PU.
 
Pemenuhan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan merupakan satu dari enam program prioritas yang dicanangkan oleh Mendikdasmen. Lima program lainnya adalah penguatan pendidikan karakter; wajib belajar 13 tahun; peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru; peningkatan pendidikan unggul; dan pembangunan bahasa dan sastra.
 
Renovasi sekolah juga merupakan salah satu program percepatan atau quick wins di bidang pendidikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
 
Adapun pemerintah bakal merenovasi lebih dari 10 ribu sekolah pada 2025. Mu'ti sebelumnya mengatakan revitalisasi sekolah akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
 
Anastasya Lavenia Y dan Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Ahmad Luthfi Ancam Pidana Penerbang Balon Udara Liar