Menanti Polisi Periksa PSSI

Polisi masih menelusuri penyebab tragedi Kanjuruhan ini. Adapun enam orang telah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ahmad Hadian Lukita; ketua panitia pelaksana pertandingan Arema FC, Abdul Haris; security steward Suko Sutrisno; Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Malang, Komisaris Wahyu Setyo Pranoto; Kepala Satuan Samapta Polres Malang, Ajun Komisaris Bambang Sidik Achmadi; dan Komandan Kompi Brimob Kepolisian Daerah Jawa Timur, Ajun Komisaris Hasdarman. Mereka dijerat menggunakan Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal.

Kemarin, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto. Namun pemeriksaan dibatalkan karena dua petinggi itu tidak bisa hadir. “Ada surat permohonan dari Sekjen PSSI untuk penundaan pemeriksaan," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Dirmanto.

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (kiri) berbincang dengan Presiden Induk Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Gianni Infantino di kantor PSSI di Jakarta, 18 Oktober 2022. ANTARA/M. Risyal Hidayat

Menurut Dirmanto, penyidik juga telah mengagendakan untuk menggelar reka ulang di Stadion Kanjuruhan pada 20 Oktober mendatang. Reka ulang ini rencananya diikuti para tersangka dan saksi-saksi.

Berdasarkan laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan melibatkan banyak pihak. Mereka, antara lain, adalah PSSI, PT LIB, panitia pelaksana Arema FC, Polda Jawa Timur, dan Polres Malang. Setiap pihak memiliki andil dan tanggung jawab berbeda, dari penggunaan gas air mata, pemaksaan pertandingan pada malam hari, jumlah penonton yang melebihi kapasitas, hingga kelayakan stadion.

Ihwal penggunaan gas air mata, dalam dokumen TGIPF disebutkan bahwa Polres Malang sebenarnya tidak membekali pasukan pengamanan dengan amunisi tersebut. Dalam rapat rencana pengamanan yang dihadiri pejabat Polres Malang dan Batalion Zipur 5 Kepanjen pada 15 September lalu, juga tidak disebutkan ada penggunaan gas air mata. Namun, faktanya, pasukan Korps Brigade Mobil dari Polda Jawa Timur dan Samapta Bhayangkara Polres Malang membawa gas air mata.

Dokumen itu juga mengungkap bahwa PSSI tidak pernah mensosialisasi aturan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) ihwal larangan penggunaan gas air mata di stadion. "Sehingga banyak polisi yang tidak tahu regulasi FIFA dan bertindak berdasarkan diskresi kepolisian," demikian bunyi dokumen tersebut.

TGIPF juga menyinggung tanggung jawab PSSI dalam memberikan rekomendasi kelayakan Stadion Kanjuruhan. Padahal, secara infrastruktur, diketahui bahwa Stadion Kanjuruhan tidak mampu menyelenggarakan pertandingan dengan kategori risiko tinggi. Tapi PSSI tetap menyetujui penggunaan stadion itu untuk pertandingan Liga 1. “Stadion Kanjuruhan tetap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan,” demikian TGIPF menulis.

Laporan TGIPF menyebutkan ada keengganan PSSI untuk bertanggung jawab terhadap berbagai insiden dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut. Hal itu tecermin dalam regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021. Di situ disebutkan bahwa setiap insiden yang terjadi selama pertandingan sepenuhnya menjadi tanggung jawab panitia pertandingan.

Temuan-temuan itu menjadi dasar TGIPF merekomendasikan para pengurus PSSI untuk mengundurkan diri. "Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI. Namun, dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral," demikian rekomendasi TGIPF.

Tersangka kasus tragedi Kanjuruhan dan ketua panitia pelaksana pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya, Abdul Haris, tiba untuk mengikuti olah tempat kejadian perkara (TKP) di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, 13 Oktober 2022. ANTARA/Purnomo

Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andi Rezaldy, berharap tidak ada impunitas hukum bagi para pelaku yang terlibat dalam tragedi Kanjuruhan. Semua yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk dari pihak Polri ataupun TNI. "Jangan hanya menyentuh aktor lapangan, tapi juga harus mampu menyentuh aktor dengan level posisi tertinggi," tuturnya.

Anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono, mengatakan PSSI akan menindaklanjuti rekomendasi dari TGIPF setelah menerima hasil evaluasi dari Gugus Tugas Transformasi Sepak Bola Indonesia tentang tragedi Kanjuruhan di Malang. "Kami menunggu evaluasi dari task force," ujar Vivin.

Gugus tugas itu beranggotakan perwakilan dari FIFA, AFC, PSSI, beberapa kementerian, dan Polri. Jika sesuai dengan alur waktu yang sudah disepakati, gugus tugas itu akan menggelar rapat perdana pada 21 Oktober mendatang.

DEWI NURITA | ANT