Langkah-langkah si edo

BARU dua hari menjabat Pangdam Jaya, Brigjen Abdullah Mahmud Hendropriyono, 48 tahun, sudah keliling Jakarta dan begadang hingga hampir subuh. Perwira tinggi lulusan AMN 1967 ini melakukan inspeksi ke tujuh Kodim di lingkungan Kodam Jaya lima di wilayah Jakarta ditambah Kodim Bekasi dan Kodim Tangerang. Itu barangkali karena daerah Jakarta dan sekitarnya menjadi etalase Republik mengharuskan Hendro cepat-cepat turun lapangan. ''Saya muter-muter mencari masukan,'' katanya. Hendro, akrab dipanggil Edo, anak Kemayoran yang besar di daerah Roxi, Senin kemarin menerima tiga wartawan TEMPO (Agus Basri, Ahmed K. Soeriawidjaja, dan Toriq Hadad), serta Pemimpin Redaksi Forum, Karni Ilyas, di Makodam Jayakarta, untuk sebuah wawancara. Petikannya: Masukan apa yang Anda dapatkan dari kunjungan ke tujuh Kodim? Wah banyak. Tapi kami ambil yang strategis saja. Ada tiga hal yang perlu ditangani secara strategis. Pertama, masalah SARA, seperti pelemparan gereja. Kedua, perkelahian pelajar. Ini banyak terjadi di Jakarta Pusat. Yang terakhir, soal mendeteksi dini dan mencegah berbagai hal. Seperti kejadian buruh mogok di Tangerang dan Bekasi. Perlu dicegah jangan sampai demonstrasi-demonstrasi ini menjadi destruktif. Ini perlu ditangani secara strategis konsepsional. Supaya yang namanya aman itu bukan karena rahmat Allah saja. Tapi juga karena langkah-langkah kita. Apakah ketiga persoalan tadi ada kaitannya, dan siapa yang menciptakannya? Ha, ini dia. Itu inti sari keterangan yang saya cari. Saya kan muter Jakarta untuk mengobservasi, mengadakan inventarisasi, dan ambil kesimpulan umum sebenarnya masalah apa yang paling mendesak perlu ditanggulangi. Maksud saya agar masalah itu bisa ditanggulangi secara konsepsional. Jadi, baru tiga soal itulah yang saya temukan. Kalau disuruh menganalisa, saya butuh waktu dong. Betulkah kegiatan kelompok ekstrem menurun? Memang menurun. Sisanya yang masih ada saya suruh galang. Ya disadarkan saja. Secara persuasip. Tapi ini tidak termasuk masalah strategis tadi. Yang begituan mah gampang. Diajak ngomong saja, apa persoalannya. Ternyata persoalannya nggak jauh-jauh. Anda akan turun ke mesjid-mesjid, seperti Pak Try Sutrisno ketika menjabat Pangdam Jaya dulu? Insya Allah. Tapi apa mereka demen kalau saya datang di sana. Saya kira memang perlu. Boleh deh nanti saya salat Jumat di Priok. Ada yang menilai Forum Demokrasi atau Petisi 50 sebagai penyakit. Menurut Anda bagaimana? Ya, tetap penyakit. Tinggal derajat virulensinya saja. Sampai berapa jauh bisa meracuni dan menimbulkan keresahan yang meluas. Kalau menimbulkan keresahan umum, ya, kami mesti seret. Nggak bisa ditolerir itu. Sampai di mana batas toleransi itu? Kalau hanya mengkritik tingkah laku negatif pejabat secara perorangan, yang memang jelek, kan bisa juga. Nggak apa-apa. Itu tidak usah Petisi 50 atau Forum Demokrasi, siapa pun rakyat bisa mengkritik. Tapi kalau kebijakan yang sudah disepakati dari pemerintah, yang memang tujuannya sudah jelas, demi keutuhan dan kesatuan bangsa, itu diganggu dan dirongrong, dan rakyat dihasut, ya, tidak bisa ditolerir lagi.