TRADISI 27 menteri berkunjung ke daerah pada awal April untuk menyerahkan daftar isian proyek (DIP) kini tak ada lagi. Sebab, DIP 1993/1994 ini dikirim langsung oleh Departemen Keuangan ke gubernur lewat Kanwil Ditjen Anggaran di daerah masing-masing. Mulai tahun ini, upacara penyerahan DIP oleh para menteri, yang dimulai sejak Pelita I, yang meriah di DPRD, kepada gubernur dihapus. Langkah baru itu, menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita, dimaksudkan sebagai upaya penghematan. Sebab, menurut seorang pejabat, biaya kunjungan menteri berikut rombongan dan pers yang meliputnya sering sampai puluhan juta. Di Sumatera Selatan, misalnya, terlihat tak ada kesibukan menjelang 1 April, yang biasanya diwarnai acara penyambutan menteri. Demikian pula di Sumatera Utara. ''Dulu memang diperlukan menteri untuk menyerahkan DIP, karena secara politis itu menguntungkan dengan disaksikan oleh wakil rakyat,'' kata Gubernur Sum-Ut Raja Inal Siregar. Dan Gubernur Ja-Tim Sularso menduga, acara ini hanya tahun ini karena banyak menteri yang baru. Padahal, selama ini tak pernah absen, sekalipun pada awal kabinet baru. Namun Raja Inal dan Sularso, atau gubernur lainnya, tak mempersoalkan siapa yang menyerahkan. ''Asal dananya bisa sampai ke sasaran,'' kata mereka. Upacaranya pun sederhana. Misalnya di Bandung. Menteri Yogie S. Memet, yang masih menjabat gubernur Jawa Barat, Kamis pekan lalu menerima DIP dari Kanwil Ditjen Anggaran Arsyad Sukendro sebesar Rp 1,3 triliun. Acara di Gedung Sate itu dilanjutkan dengan pembagian DIP Rp 585 juta untuk membiayai 245 proyek kepada para bupati dan kepala kanwil yang punya proyek. DPW dan Biro-Biro
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini