Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PARTAI politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju—koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024—berencana melanjutkan koalisi mereka pada pemilihan kepala daerah serentak 2024. Mereka berencana berkoalisi di sejumlah provinsi dan daerah padat pemilih, di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan memang ada pembicaraan di antara pimpinan partai di Koalisi Indonesia Maju untuk melanjutkan koalisi dalam pemilihan presiden di tingkat pilkada. Koalisi tersebut terdiri atas Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Golkar bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Dalam menghadapi pilkada, pasti ada pembicaraan di antara pimpinan Koalisi Indonesia Maju," kata Doli saat membahas kontestasi pilkada Jawa Barat di Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad, 16 Juni 2024.
Namun, kata dia, lingkup internal Koalisi Indonesia Maju belum sepakat berkoalisi di beberapa daerah, antara lain di Jawa Barat dan Jakarta. Di dua provinsi ini, Golkar sudah menugasi Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, menjadi calon gubernur. Golkar masih menghitung elektabilitas dan peluang Emil—sapaan Ridwan Kamil—memenangi pemilihan gubernur Jawa Barat atau Jakarta.
Beberapa partai di Koalisi Indonesia Maju justru mendorong Emil berkontestasi dalam pilkada Jakarta. Misalnya, Gerindra merekomendasikan Emil menjadi calon Gubernur Jakarta. Adapun Gerindra akan mengusung kadernya, Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, menjadi calon Gubernur Jawa Barat. PAN juga menyodorkan kadernya, Bima Arya Sugiarto, mantan Wali Kota Bogor, untuk berkontestasi dalam pilkada Jawa Barat, tapi sebagai calon wakil gubernur.
Silang pendapat di lingkup internal koalisi itu menjadi pembicaraan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan partai pendukung pemerintah pada 28 Mei lalu. Mayoritas partai di Koalisi Indonesia Maju merupakan partai pendukung pemerintahan Jokowi. Pimpinan partai itu di antaranya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Awalnya, agenda pertemuan mereka membicarakan reshuffle kabinet, lalu beralih ke urusan pilkada. Artikel majalah Tempo edisi Ahad, 16 Juni 2024, dengan judul "Tiket Pilkada dari Istana" melaporkan bahwa Jokowi mengusulkan nama Ridwan Kamil untuk diusung partai pendukung pemerintah dalam pilkada Jakarta. Jokowi juga meminta mereka mendukung Ridwan.
Politikus Partai Golkar itu disiapkan untuk menghadapi Anies Rasyid Baswedan dalam pilkada Jakarta. Anies adalah mantan Gubernur DKI Jakarta dan rival Prabowo-Gibran—putra sulung Jokowi—dalam pemilihan presiden 2024.
Zulkifli membenarkan isi pertemuan tersebut. "Ya, memang membicarakan pilkada," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 14 Juni lalu.
Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 26 April 2023. TEMPO/Prima mulia
Ahmad Doli Kurnia tak membantah pertemuan pimpinan partai dengan Jokowi tersebut. Tapi ia menegaskan bahwa Golkar dan Koalisi Indonesia Maju ingin memenangi pilkada. Karena itu, Golkar mempertimbangkan dengan matang elektabilitas Ridwan di dua provinsi tersebut.
"Jadi tidak bisa diputuskan dalam sekali (pertemuan). Toh, waktu pendaftaran masih panjang, yakni mulai 27 Agustus. Masih cukup untuk melakukan exercise bersama mereka," ujar Doli.
Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya ingin melanjutkan Koalisi Indonesia Maju di tingkat pilkada. Ia menyatakan PAN berencana berkoalisi dengan partai di Koalisi Indonesia Maju dalam menghadapi pilkada di wilayah padat pemilih dan strategis.
Meski begitu, Viva mengakui Koalisi Indonesia Maju tidak memaksakan koalisi bersama di semua daerah. Alasannya, karakteristik setiap daerah berbeda-beda.
"Bagi daerah yang bukan basis PAN, dipastikan akan bekerja sama atau berkoalisi dengan partai lain dan diutamakan dengan partai di Koalisi Indonesia Maju," ucapnya, Senin, 17 Juni 2024.
Saat ini PAN masih menyurvei nama-nama bakal calon kepala daerah yang cocok diusung dalam pilkada serentak 2024. Sebagai langkah awal, kata dia, PAN akan memprioritaskan kader internal. Jika kader internal tidak lolos survei, PAN akan menilai nama-nama yang diusung partai lain yang memperoleh 20 persen kursi dewan perwakilan rakyat daerah. Khusus untuk pilkada di daerah padat penduduk, kata Viya, PAN akan mengukur popularitas dan elektabilitas calon berdasarkan hasil survei.
"Percuma kami usung tapi tidak memiliki popularitas dan elektabilitas yang baik," tuturnya.
Berpendapat senada, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan partainya memang punya keinginan melanjutkan kerja sama Koalisi Indonesia Maju dalam pilpres di tingkat pilkada. Menteri Agraria dan Tata Ruang itu mengatakan sampai saat ini lingkup internal Koalisi masih memperdebatkan calon gubernur yang diusung dalam pilkada Jakarta dan Jawa Barat.
"Untuk Jakarta, memang masih menjadi pertanyaan besar karena selalu dilihat siapa yang nanti maju? Akan ada berapa poros koalisi yang akan terbangun? Ini masih cair sekali sampai hari ini,” kata AHY setelah penyerahan surat rekomendasi pilkada Sumatra Selatan dan Maluku di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, pada 13 Juni lalu.
Agus menyatakan Demokrat tidak ingin gegabah memutuskan kandidat yang akan didukung dalam pilkada Jakarta. Sebab, saat ini suasana sisa-sisa pemilihan presiden 2024 masih belum mencair. Apalagi kompleksitas pilpres sangat berbeda dengan pilkada. Ia menegaskan bahwa sampai saat ini Demokrat masih menghitung survei dan berkomunikasi dengan konstituen.
Prabowo Subianto (kedua kanan) berbincang dengan pemimpin partai Koalisi Indonesia Maju di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, 25 Oktober 2023. ANTARA/Aprillio Akbar
Sepakat di Sejumlah Daerah
Sikap partai anggota Koalisi Indonesia Maju di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sedikit berbeda. Dalam menghadapi pilkada Jawa Timur, partai-partai di koalisi tersebut sepakat mengusung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai calon gubernur dan wakil gubernur—keduanya mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Seorang pengurus Gerindra mengatakan partai di Koalisi Indonesia Maju memang sudah sepakat berkoalisi di sejumlah daerah, antara lain di Jawa Timur. Di Jawa Tengah, kata dia, juga menggelinding keinginan sejumlah partai di lingkup internal koalisi mereka untuk mengusung Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi sebagai calon gubernur.
Saat ini baru PAN yang mendeklarasikan mendukung Luthfi sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Adapun Gerinda dan Golkar tengah membahas peluang mengusung Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah tersebut.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro menilai ada kemungkinan Koalisi Indonesia Maju akan berlanjut sampai pilkada di wilayah populasi padat dan strategis. Agung mengatakan bahwa memenangi pilkada di daerah strategis dapat membantu Prabowo-Gibran memenangi pilpres untuk periode kedua pada 2029.
"Pusat-pusat populasi ini bisa mem-backup periode kedua Prabowo atau siapa pun yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju," ujarnya.
Agung mengimbuhkan, melanjutkan Koalisi Indonesia Maju ke tingkat pilkada tidak mudah karena ada tumpang-tindih kepentingan di lingkup internal partai. Di Jawa Barat, misalnya, Gerindra mengusung Dedi Mulyadi, sementara Golkar menjagokan Ridwan Kamil.
Menurut Agung, ada dorongan dari Gerindra agar Ridwan bertarung di Jakarta. Cara ini sekaligus untuk memuluskan jalan Dedi memenangi pilkada Jawa Barat. "Sedang ada tarik-menarik antara Gerindra dan Golkar," ucapnya.
Agung menyatakan sangat lumrah jika Golkar ataupun Ridwan tetap mempertimbangkan untuk berkontestasi di Jawa Barat dibanding di Jakarta. Sebab, kans Ridwan memenangi pilkada Jakarta tidak sebesar peluang Anies Baswedan. Saat ini elektabilitas Anies masih unggul dari Ridwan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.