Manuver Partai Gurem dan Partai Baru Menjelang Pemilu 2024

Perbesar

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengenakan jaket Partai Perindo kepada Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi (kiri) di Jakarta6 Agustus 2022. ANTARA/Aprillio Akbar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PUJIAN kepada Partai Persatuan Indonesia atau Perindo mengalir deras dari mulut Muhammad Zainul Majdi saat berpidato di Jakarta Concert Hall, lantai 14 iNews Tower, Sabtu, 6 Agustus lalu. Zainul—kerap disapa Tuan Guru Bajang atau TGB—menilai Perindo, calon peserta Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, merupakan partai politik yang menyenangkan.

“Perindo itu ruang muamalah yang istimewa dan saya tertarik untuk berkiprah,” ujar Zainul. Hari itu, Perindo menggelar acara khusus untuk menyambut Zainul sebagai Ketua Harian Nasional Dewan Pimpinan Pusat Perindo. Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menyerahkan jaket kepada TGB sebagai simbol bergabung dalam partai yang didirikannya.

Hary menilai Zainul merupakan sosok yang kaya pengalaman di bidang eksekutif dan legislatif. Selain pernah menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat dua periode, Zainul pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Bulan Bintang pada 2004-2008. “Beliau juga ulama terpandang, yang jiwanya nasionalis,” kata Hary.

Zainul saat ini menjadi ketua umum organisasi Islam, Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah. Organisasi yang berdiri di NTB sejak 1937 itu kini menaungi lebih dari 1.000 madrasah. Sebelum berlabuh ke Perindo, Zainul pernah bergabung dengan Partai Demokrat. Setelah itu, ia loncat ke Partai Golkar.

Menurut Hary, ia memerlukan waktu panjang untuk menunjuk Zainul menjadi Ketua Harian Perindo. Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq bercerita, Zainul pertama kali diajak berdiskusi oleh Hary pada awal 2021 di kantornya di MNC Tower di Jakarta Pusat. “Masih sekadar mencocokkan. Tapi setelah itu keduanya intens bertemu,” ujarnya, Rabu, 17 Agustus lalu.

Baca: Peran Jokowi di Balik Koalisi Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar

Setelah beberapa kali persamuhan, Hary menunjuk Zainul sebagai Ketua Dewan Nasional Konvensi Rakyat Perindo pada November 2021. Konvensi itu menjaring bakal calon anggota legislatif untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penjaringan itu dilakukan secara digital hingga awal 2023.

Seorang pengurus pusat Perindo bercerita, Hary Tanoesoedibjo tidak melobi Zainul dengan tangan kosong. Belakangan, Zainul diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Media Nusantara Citra Tbk, perusahaan milik Hary, akhir Juli lalu. PT MNC Tbk menorehkan keuntungan Rp 2,57 triliun pada 2021.

Namun Ahmad Rofiq menampik kabar bahwa Zainul bergabung ke Perindo karena ada tawaran jabatan. “Itu bukan barter dan tak ada transaksi itu,” ujarnya. Rofiq mengklaim Zainul bergabung dengan Perindo karena lebih mendapat ruang berekspresi dibanding di partai yang ditempati sebelumnya. Zainul tak merespons pertanyaan yang dilayangkan Tempo ke telepon selulernya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Unggahan foto di akun Twitter Fahri Hamzah bersama Didi Gumelar yang menjadi kader Partai Gelora, 10 Juli 2022. Twitter @FahriHamzah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua Golkar Ace Hasan Syadzily menyebutkan awalnya Zainul bergabung ke partainya untuk membantu dalam pemilihan presiden 2019. Setelah pemilihan presiden selesai, Zainul tak lagi masuk kepengurusan Golkar. Ace menyebutkan partainya tak ambil pusing dengan hengkangnya Zainul dari partai beringin. “Dia basisnya hanya di NTB,” ujarnya.

Ahmad Rofiq tak memungkiri kabar bahwa Zainul direkrut untuk menambah pundi-pundi suara Perindo. Ia yakin Zainul mampu menarik pemilih muslim. Ketua Perindo Jawa Timur Muhammad Mirdasy mengatakan kehadiran Zainul menghilangkan sentimen negatif terhadap Perindo dan Hary yang nonmuslim.

Mirdasy bercerita, pada Pemilu 2019 sempat muncul larangan memilih Perindo karena sentimen negatif itu. “Sekarang penerimaan di tingkat bawah lebih positif,” katanya saat dihubungi, Jumat, 19 Agustus lalu. Ia mengklaim sejumlah kiai di Jawa Timur meminta Zainul Majdi berkunjung ke pesantren mereka. September mendatang, Zainul akan bersafari politik di provinsi itu.

Perindo juga gencar mendekati tokoh lain untuk bergabung. Sekretaris Jenderal PerindoAhmadRofiq mengatakan lobi-lobi itu dilancarkan setelah Hary dan pengurus partai menggelar evaluasi besar-besaran karena gagal mendulang kursi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu 2019. Perolehan suara Perindo hanya 2,67 persen, di bawah ambang batas parlemen 4 persen.

Sosok lain yang pernah diajak bergabung ke Perindo adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga dianggap memiliki massa karena merupakan mantan calon wakil presiden dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut Rofiq, Sandiaga dipersiapkan oleh Hary untuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Perindo. Tapi Sandiaga tak menyambut ajakan itu.

Melalui jawaban tertulis, Sandiaga, kini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyatakan merasa terhormat dengan berbagai tawaran tersebut. “Saat ini saya berkonsentrasi memprioritaskan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif supaya bisa menciptakan 1,1 juta lapangan pekerjaan tahun ini dan 4,4 juta lapangan pekerjaan hingga 2024,” tuturnya.

Baca: Peran Surya Paloh dan Jusuf Kalla Menjadikan Anies Baswedan Calon Presiden 2024

Selain Zainul Majdi, figur lain yang masuk Perindo adalah mantan aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama Satrya Langkun, dan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Tama menjabat Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan Ferry menjadi Wakil Ketua Umum Perindo.

Tama bercerita, pada pertengahan 2021 tim Harry menemuinya dan mengajak dia bergabung ke Perindo. Saat itu, ia ditawari menjadi juru bicara Perindo. Menganggap kerja itu mirip dengan kegiatannya saat menjadi aktivis, Tama menolak tawaran tersebut. Akhir tahun lalu, posisi yang ditawarkan naik menjadi Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Perindo.

Berkonsultasi dengan sejumlah seniornya di lembaga swadaya masyarakat, Tama menerima ajakan itu. Ia menilai Perindo tak punya dosa politik karena belum ada kadernya yang terjerat kasus korupsi. “Saya bisa kencang berbicara soal antikorupsi,” katanya, Kamis, 18 Agustus lalu. Tama bakal maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat 5 dalam Pemilu 2024.

Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora yang didirikan sejumlah mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera juga menggaet beberapa tokoh publik, dari ahli agama, kepala daerah, budayawan, hingga seniman. “Rekrutmen itu tentu untuk keperluan elektoral,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfudz Siddiq, Selasa, 16 Agustus lalu.

Mahfudz membeberkan, mereka yang masuk ke Gelora antara lain pelawak Tubagus Dedi Suwendi Gumelar; aktor yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar; serta mantan model, Ratih Sanggarwati. Adapun kepala daerah yang bergabung adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi serta Bupati Takalar, Sulawesi Selatan, Syamsari Kitta.

Miing—sapaanDediGumelar—bercerita bahwa ia kenal dan dekat dengan Ketua Umum serta Wakil Ketua Umum Gelora, Anis Matta dan Fahri Hamzah, sejak 1996. Ia kerap bertandang ke kantor Gelora di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, mulai awal tahun ini dan berdiskusi dengan keduanya.

Saat itu Dedi masih tercatat sebagai anggota Partai Amanat Nasional. Sebelumnya, ia merupakan anggota DPR periode 2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia pernah menjadi calon Bupati Tangerang dan calon Wakil Bupati Karawang, tapi gagal terpilih.

Menurut Miing, ia mengajukan sejumlah gagasan dan diterima oleh Anis Matta dan Fahri Hamzah. “Itu yang menyebabkan saya masuk Gelora,” ujarnya. Salah satunya, Miing membuat slogan #AyoMoveOn. Ide ini muncul karena kepengurusan Gelora banyak diisi mantan kader partai politik lain. Ia mencontohkan, ada 7.000 bekas kader PKS yang hengkang ke Gelora.

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais melakukan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, 12 Agustus 2022. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Pada Rabu, 20 Juli lalu, Dedi Gumelar resmi mengenakan seragam Gelora. Saat itu ia berswafoto dengan Fahri, mantan Wakil Ketua DPR. Unggahan foto itu di akun Twitter Fahri disukai lebih dari 1.505 orang. Miing kini bertugas sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi. Ia kerap keliling ke berbagai daerah untuk menggaet calon pemilih dalam Pemilu 2024.

Partai Ummat yang didirikan oleh bekas Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, juga menampung sejumlah politikus. Dua di antaranya adalah bekas politikus PAN, Chandra Tirta Wijaya dan Ahmad Muhajir Sodruddin. Chandra kini menjabat Wakil Ketua Umum dan Sodruddin menjadi Sekretaris Jenderal Ummat.

“Mantan pendukung PAN cukup mendominasi keanggotaan dan kepengurusan kami,” ujar Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Jumat, 19 Agustus lalu. Ridho merupakan menantu Amien Rais yang kini menjabat Ketua Majelis Syura. Amien hengkang dari PAN setelah berkonflik dengan Ketua Umum Zulkifli Hasan.

Amien mengajak bekas Menteri Kehutanan sekaligus mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Malem Sambat Kaban, masuk kepengurusan Ummat. Menurut Ridho, Kaban kerap bertemu dengan Amien di rumahnya di Yogyakarta. Kaban kini menjabat Wakil Ketua Majelis Syura.

Partai Ummat juga diisi oleh simpatisan serta tokoh gerakan 212, aksi demonstrasi pada 2 Desember 2016 yang menuntut bekas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dipenjara karena menista agama. Pentolan 212 yang bergabung antara lain Ansufri Idrus Sambo dan Buni Yani, orang yang memotong dan mengunggah video Ahok yang viral.

Ridho mengklaim lebih dari 20 persen pendukung kelompok 212 bergabung ke partainya. “Mereka adalah loyalis dan memiliki visi yang sama,” ucapnya.

Adapun Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima lebih memilih aktivis sebagai pengurus. Ketua Umum Prima Agus Jabo Priyono bercerita, banyak pengurus dan anggota partainya berasal dari Partai Rakyat Demokratik atau PRD—dilarang pada masa Orde Baru karena dituding terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. “Didikan PRD ada di mana-mana dan dekat dengan rakyat,” ujar Agus.

Pada Senin, 15 Agustus lalu, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan ada 24 dari 40 partai telah lulus tahap verifikasi administratif untuk mengikuti Pemilu 2024. Sembilan di antaranya adalah partai yang memiliki kursi di DPR. Adapun sisanya partai baru, partai yang hidup lagi setelah mati suri, serta partai yang tak lolos ambang batas parlemen.

Ketua Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, mengatakan peluang partai politik baru untuk masuk ke parlemen sangat berat. Sebab, partai baru belum mempunyai struktur partai yang rapi dan basis massa yang jelas. Ia mengklaim Pemilu 2024 pun menguntungkan partai yang sudah punya kursi di Senayan. “Jaringan dan organisasi partai lebih mumpuni,” katanya.