Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah partai politik menentukan sikap. Ada yang bergabung di barisan pemerintah atau koalisi, ada juga yang konsisten memilih sebagai oposisi, atau berseberangan dengan pemerintah. 

Seperti diketahui, peta politik kerap berubah setelah hasil pemilu ditetapkan, berbeda ketika awal Pilpres 2024. Saat itu, pasangan Prabowo-Gibran didukung oleh partai politik Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima, dan PSI, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Sedangkan lawan politik mereka, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar didukung oleh NasDem, PKB, dan PKS. Di sisi lain, PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo mengusung pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Pengertian oposisi

Menurut salah satu artikel dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, oposisi dalam politik merujuk pada kelompok atau individu yang memiliki pandangan atau tujuan yang berlawanan dengan pemerintah atau kelompok mayoritas.

Dalam konteks demokrasi, oposisi adalah bagian integral dari sistem politik yang memastikan adanya pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah. Fungsi utama oposisi adalah sebagai penyeimbang kekuasaan, yang memberikan alternatif pemikiran dan sikap serta memastikan bahwa kepentingan mayoritas rakyat tetap terjaga.

Peran Oposisi dalam Sistem Negara

Dalam sebuah sistem demokrasi, keberadaan oposisi merupakan hal yang penting. Tanpa adanya oposisi, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Oposisi memiliki peran yang vital dalam memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan dan bahwa suara rakyat tetap didengar.

Namun, seringkali peran dan pentingnya oposisi tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. berikut adalah peran nyata oposisi dalam demokrasi sebuah negara.

1. Mengawasi tindakan pemerintah dan mengkritik kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
2. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan memberikan suara yang berbeda, oposisi membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam sistem politik.
3. Memperkuat sistem demokrasi. Dalam demokrasi, oposisi diakui sebagai salah satu fondasi yang mendukung keberlangsungan pemerintahan yang berprinsip demokratis.
4. Sebagai penyeimbang. Partai yang berperan sebagai oposisi bisa menjadi penyeimbang dalam memberikan pandangan yang berbeda dengan partai berkuasa.

Selain itu, apabila semua partai memiliki visi dan tujuan yang sama, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.

“Keinginan untuk menyatukan semua partai oleh sejumlah pihak hanya akan memperburuk demokrasi kita,” kata Direktur Indonesian Parliamentary Center, Ahmad Hanafi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Jumat, 23 Februari 2024.

Dengan demikian, oposisi bukan hanya sekadar lawan politik dari pemerintah, tetapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses demokrasi. Peran dan fungsi oposisi yang konstruktif membantu memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa suara minoritas tetap didengar dalam pembuatan keputusan politik.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | MICHELLE GABRIELA | RICKY JULIANSYAH | DANIEL A. FAJRI 

Pilihan Editor: 2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi