Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri HAM Natalius Pigai mengeklaim 30 persen dari total 112 pejabat di Kabinet Merah Putih adalah mantan aktivis yang telah lama menyuarakan demokrasi. Menurut Natalius, nama-nama tersebut adalah para pejuang pro-demokrasi selama masa pemerintahan Orde Baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Kemenkes Catat 500 Ribu Orang Telah Daftar Cek Kesehatan Gratis
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Hampir 30 persen (kabinet) ini adalah kelompok aktivis, civil society yang pernah jatuh bangun membangun peradaban demokrasi, mengantar reformasi,” kata Natalius pada Selasa, 11 Maret 2025.
Para aktivis tersebut, kata Natalius, tersebar di berbagai kementerian teknis hingga lembaga negara. Natalius bahkan mengeklaim dirinya termasuk salah satu bagian dari aktivis tersebut, yang kemudian ditarik oleh Prabowo untuk masuk dalam kabinet.
“Saya, Agus Jabo, Budiman Sudjatmiko, Nezar Patria adalah kelompok-kelompok civil society,” ucap Natalius dalam konferensi pers.
Oleh karena itu, Natalius menilai pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah dipastikan berjalan dengan demokratis. Ia menyebut pemerintahan Prabowo merupakan kepemimpinan sipil, bukan kepemimpinan nonsipil.
“Sepanjang sebagian besar (aktivis pro-demokrasi) ada di tubuh pemerintah, adalah salah satu bentuk di mana Prabowo menitipkan legacy bangsa ini di tangan kepemimpinan sipil,” ujarnya.
Natalius sendiri dikenal sebagai mantan Komisioner Komnas HAM. Selain itu, dirinya juga sempat aktif di berbagai organisasi masyarakat sipil. Ia sempat aktif di Partai Rakyat Demokratik (PRD) selama masa menjelang reformasi.
Ia juga sempat bergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), serta Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Pada 1997 hingga 2000, Pigai juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional.
Sementara itu, Agus Jabo Priyono yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Sosial dikenal sebagai mantan Ketua PRD. Agus juga tergabung dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) dan ikatan mahasiswa Solo.
Selama di PRD, Agus berkolaborasi dengan Budiman Sudjatmiko yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Budiman mendeklarasikan PRD pada tahun 1996. Namun, karena mendirikan partai ini, dia dipenjara pemerintah Orde Baru.
Kala itu Budiman dianggap sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996, sebuah insiden penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta. Ia hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun setelah diberikan amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 10 Desember 1999.
Nama mantan aktivis lainnya yang menghiasi kabinet Prabowo adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Ia merupakan Sekretaris Jenderal Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Pada tahun 1998, Nezar menjadi korban penculikan oleh Tim Mawar Kopassus.
Tak hanya Nezar, korban penculikan lainnya yang ikut masuk dalam kabinet Prabowo adalah Mugiyanto Sipin. Sama dengan Nezar, Mugiyanto juga aktivis SMID sebelum akhirnya diculik oleh tim yang dipimpin oleh Prabowo tersebut. Mugiyanto aktif sebagai pengurus di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan menjadi Ketua IKOHI dari tahun 2000 hingga 2014.
Foto 
