Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan Dewan atau MKD DPR disebut bakal memanggil oknum anggota legislator Senayan yang menyebarkan narasi keterlibatan aparat kepolisian atau Partai Cokelat di Pilkada 2024. Hal ini diungkapkan oleh Anggota MKD DPR, Habiburokhman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan telah mendengar informasi rencana pemanggilan anggota DPR tersebut. Namun, dia tidak mengungkapkan anggota DPR yang dimaksud.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ada anggota DPR yang menyampaikan hal (Partai Cokelat) tersebut, dan orang itu sudah dilaporkan ke MKD," katanya dalam konferensi pers evaluasi pelaksanaan Pilkada, dipantau secara daring dari YouTube Komisi III DPR, pada Jumat, 29 November 2024.
Ketua komisi bidang hukum ini berujar, bahwa pemanggilan terhadap anggota DPR itu untuk meminta keterangan dan klarifikasi terhadap pernyataannya soal Partai Cokelat. Habiburokhman mengatakan, meski anggota DPR memiliki hak berpendapat tetapi semestinya dilengkapi dengan bukti yang jelas.
"Jangan hanya narasi-narasi," ujarnya.
Dia menilai pernyataan yang tidak didasari dengan bukti ini bersifat tuduhan dan masuk dalam kategori hoaks. Narasi tersebut, ujarnya, berpotensi menciptakan kondisi yang tidak kondusif.
"Di MKD kami punya mekanisme supaya setiap pernyataan itu tidaklah bernuansa fitnah. Memang tidak bisa dipersoalkan secara hukum, tapi bisa dipermasalahkan di MKD," ucapnya.
Omongan soal keterlibatan Partai Cokelat ini pernah diungkap oleh politikus PDI Perjuangan. Misalnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus.
Tempo mencoba menghubungi Deddy dan juru bicara PDIP, Chico Hakim. Namun hingga berita ini diunggah keduanya belum merespon panggilan telepon maupun pesan singkat yang dikirimkan.
Sebelumnya, Hasto menuding aparat kepolisian telah menggunakan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024. Hasto menyebut informasi itu diterima dari laporan lapangan dan berani untuk mempertanggungjawabakannya.
“Kami menerima begitu banyak laporan-laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan dari Polri. Semula kami menyebut sebagai oknum. Tetapi melihat terjadi begitu banyak di wilayah maka itu tidak lagi oknum,” ujar Hasto saat konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 20 November 2024.
Politikus PDI Perjuangan lainnya juga menyampaikan hal serupa. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, menduga adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam pemenangan sejumlah calon kepala daerah di Pilkada 2024.
“Partai cokelat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, mungkin sebaiknya kami tidak menyebut oknum. Ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando,” kata Deddy saat konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2024.
Meski begitu, Deddy tidak menjabarkan secara rinci temuan kecurangan pilkada yang melibatkan anggota kepolisian. Dia menyatakan tidak perlu membuka informasi di masa sekarang. “Itu nanti akan menjadi bahan pembuktian di sidang,” ujar Deddy.
Alif Ilham Fajriadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Hasto Kristiyanto Ungkap Jawa Tengah Hadapi Tekanan Kuat di Pilkada: Partai Cokelat hingga Operasi Bansos
Foto 
