Mundurnya Sang Markonis

ACARA Sabtu lalu itu berlangsung meriah dan penuh gelak tertawa. Sambil antre, para pimpinan Panitia Pemilihan Indonesia dan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) menandatangani daftar calon sementara Pemilu 1982. Tidak nampak sisa-sisa bentrokan sebelumnya yang mengiringi penyusunan daftar calon itu. Begitulah. Akhirnya, sesuai dengan jadwal, daftar calon sementara itu disahkan. Menurut daftar calon tersebut, Partai Persatuan Pembangunan mengajukan 625 orang calon, Golkar 719 dan PDI 456 orang. Daftar ini akan resmi diumumkan pada 15 Desember nanti. Masyarakat akan diberi kesempatan selama 30 hari sampai 15 Januari 1982 untuk meneliti dan menilai para calon anggota DPR tersebut. Yang berkeberatan dapat mengajukannya secara tertulis pada Panitia Pemilihan Pusat untuk anggota DPR Pusat dan pada Panitia Pemilihan Daerah bagi anggota DPRD. Seperti dalam pemilu terdahulu, Golkar memajang banyak nama tokoh terkenal sebagai votegetter (pengumpul suara) yang dipasang dalam urutan atas. Ini sesuai dengan hasil penelitian Golkar, bahwa kultur pemilih di Indonesia "masih bersifat paternalistis" dan mengikuti arus siapa yang berkuasa. Di Aceh sebagai pengumpul suara ditampilkan Ketua Bulog Bustanil Arifin dan bekas Menteri P&K Syarif Thayeb. Adam Malik, Daoed Joesoef, M. Panggabean dan Cosmas Batubara dipasang di Sumatera Utara. Di Jawa Tengah, selain Sultan Hamengkubuwono IX dimajukan juga bekas KSAD Widodo, Menko Kesra Surono, Menteri Sosial Sapardjo dan Mashuri. Menko Widjojo Nitisastro seperti Pemilu 1977 ditampilkan di Jawa Timur sedang Menteri Ristek Habibie di Sulawesi Selatan. Kelompok "wajah lama" Golkar tetap terdiri dari para tokoh terkemuka. Di DKI Jakarta, yang dianggap pusat intelektual, dipasang nama-nama seperti Sugiharto dan Sarwono Kusumaatmadja. Ketua Umum DPP Golkar Amir Moertono kali ini muncul sebagai calon Jawa Tengah setelah Jawa Timur konon menolaknya. Sukardi, Ketua DPP Golkar, tampil sebagai wakil Jawa Timur bersama Mas Isman. Sedang Suharto Kusumoyudho dari Kosgoro yang sekarang menjabat Wakil Ketua F-KP tidak muncul lagi dalam daftar calon. Dari Jawa Timur muncul nama K.H. Wahib Wahab, bekas tokoh NU yang kini mewakili Golkar. PDI masih tetap memasang nama para tokoh lama pada urutan pertama. Jawa Tengah, yang pada Pemilu 1977 menghasilkan 12 kursi DPR buat PDI, menampilkan Soenawar Soekowati, Soemarjo, Suryadi dan Achmad Soebagio. Hardjantho Sumodisastro, Marsusi dan Adipranoto dipasang di Jawa Timur. Eks unsur non-PNI yang dipasang antara lain Sabam Sirait di Sumatera Utara, V.B. da Costa (NTT), John Tahamata (Maluku) dan J. Samosir untuk Irian Jaya. Kelereng Yang paling menarik perhatian adalah daftar calon PPP yang sempat bikin gempar. Wajah lama yang merupakan "calon pasti jadi" karena dipasang pada urutan atas antara lain Sudardji dari Nuddin Lubis (Sumatera Utara), Ismail Hasan Mataereum dan Tengku Saleh (Aceh), Ridwan Saidi (DKI Jaya), Amin Iskandar (Jawa Barat) dan Imam Sofwan dan Chalid Mawardi (Jawa Tengah). Banyak nama tohoh NU yang hampir pasti tidak akan terpilih lagi karena dipasang di urutan bawah. Misalnya di Jawa Timur Jusuf Hasjim, K.H. Masykur, Saifuddin Zuhri, Rachmat Moeljomiseno, Zamroni dan Imron Rosyadi. Menurut Ketua LPU/Menteri Dalam Negeri Amirmachmud, masih ada kemungkinan daftar calon sementara ini berubah. Dan itu tergantung pada organisasi yang bersangkutan. "Tapi jangan sampai daftar calon sementara itu diubah secara prinsipiil. Itu tidak bisa. Kalau dua atau tiga orang bergeser, itu mungkin bisa," ujarnya seusai menemui Presiden Soeharto di tempat kediamannya Jalan Cendana pekan lalu. Menilik penegasan itu, tampaknya daftar calon sementara itu tidak akan berubah banyak. Bisa dipastikan yang paling keberatan adalah NU yang bakal kehilangan sekitar enam kursi kalau urutan tidak berubah. Sedang pihak Muslimin Indonesia jelas akan menentang perubahan itu. "MI akan berjuang agar urutan ini tidak berubah," kat. Sekjen MI Ali Tamin. Amin Iskandar sendiri, tokoh NI. yang pasti terpilih lagi, merasa pesimistis akan kemungkinan perubahan. "Jika diubah akan menimbulkan persoalan baru lagi," katanya di rumahnya pekan lalu. "Politik itu selamanya tidak di atas dan selalu menang. Suatu saat NU pun bisa di bawah," tambahnya. Sampai awal pekan ini, protes dari NU bellm muncul. Yang muncul--dan dianggap mengagetkan--adalah pengunduran diri tokoh NU Saifuddin Zuhri dari jabatan Ketua DPP PPP. Alasan utama keputusannya: terjadinya disintegrasi dan pertengkaran dalam tubuh PPP akibat lengahnya sistem kepemimpinan. "PPP tinggal menjadi nama. Masing-masing berjalan sendiri tanpa menghiraukan tata hirarki organisasi," kata bekas Menteri Agama yang suka menulis di koran ini dalam suratnya tertanggal 19 November itu. Menurut dia semua ini akibat pimpinan PPP senantiasa menghindari tanggung jawab dan tidak serius mencari jalan keluar dari tiap kesulitan. Pengunduran dirinya, menurut Saifuddin, tidak ada hubungannya dengan ditempatkannya namanya pada urutan bawah daftar calon Pemilu 1982. "Pengunduran saya bukan karena kelerengnya, tapi cara permainannya. Masingmasing unsur dalam PPP telah bertindak sendiri-sendiri. Saya sudah tidak bisa lagi melihat pimpinan PPP yang sudah menghalalkan segala cara," katanya. Ia mengharapkan pengunduran dirinya bisa mengingatkan kembali pada adanya fatsoen (kesopanan) dalam politik. Apakah tindakannya ini akan diikuti para tokoh NU lain terrnasuk Idham Chalid dan Masykur seperti "diramalkan" tokoh MI Sudardji? "Saya tidak tahu," jawab Saifuddin. "Apalah artinya jika saya mengundurkan diri. Kalau ibarat kapal, paling-paling saya kan hanya markonisnya," tambahnya.