Akankah PDIP Menjadi Oposisi Prabowo Setelah Hasto Kristiyanto Ditahan

Seorang peserta pertemuan itu mengatakan Megawati memang sengaja memanggil sejumlah elite partainya sejak Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Hasto Kristiyanto. Sumber Tempo ini pun tak bersedia membeberkan isi pertemuan itu dengan alasan bahwa semua persoalan akan disampaikan Megawati.

Megawati juga mengemban semua komando partai setelah Hasto ditahan. Keputusan itu tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis pekan lalu.

KPK menahan Hasto selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas I, Jakarta Timur, untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan suap pada Kamis pekan lalu. Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, serta dugaan perintangan penyidikan perkara ini. Kasus suap dalam urusan pergantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 terpilih dari daerah pemilih Sumatera Selatan I itu juga melibatkan kader PDIP lain, Harun Masiku, yang kini menjadi buron KPK.

Mohamad Guntur Romli, juru bicara PDIP yang dimintai konfirmasi, mengaku tidak mengetahui isi pertemuan tersebut. Ia berdalih absen dalam pertemuan itu. "Saya tidak hadir di sana," ujarnya pada Ahad lalu.

Guntur hanya menjelaskan kembali perkara Hasto tersebut. Ia menegaskan bahwa Hasto merupakan korban politisasi hukum. Salah satu indikasi politisasi hukum itu adalah informasi yang sampai ke PDIP bahwa Hasto bakal ditangkap sebelum kongres partai banteng pada April 2025. "Artinya, KPK menjadi alat politik untuk menyerang PDI Perjuangan," ucapnya.

Guntur juga pernah mendengar informasi bahwa belasan kader PDIP menjadi sasaran aparat penegak hukum dalam berbagai perkara. Namun ia mengaku tidak tahu nama-nama anggota partainya yang menjadi target penegak hukum tersebut.

Dia menduga penegak hukum sudah tebang pilih dalam menangani perkara karena banyak perkara yang lebih besar, misalnya kasus yang berkaitan dengan mantan Presiden Joko Widodo. "Ini tebang pilih yang nyata," katanya.

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta, 18 Desember 2024. Tempo/Imam Sukamto

Di samping Hasto, elite PDIP lain, Yasonna Hamonangan Laoly, juga terseret perkara Harun tersebut. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini dan dicegah bepergian ke luar negeri sejak 24 Desember 2024.

Bukan hanya Hasto dan Yasonna yang kini berurusan dengan perkara hukum. Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu yang juga kader PDIP dan suaminya, Alwin Basri, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Keduanya pun sudah ditahan KPK sejak Rabu, 19 Februari 2025.

Seorang politikus PDIP mengatakan sejumlah kader juga mulai disasar kasus dugaan korupsi berbeda. Salah satunya dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun di Cengkareng, Jakarta Barat, yang diduga melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta periode 2019-2024, Prasetyo Edi Marsudi. Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian RI memeriksa Prasetyo sebagai saksi perkara ini pada Senin, 17 Februari 2025. Pengusutan perkara yang diduga merugikan negara sekitar Rp 649 miliar ini berlangsung sejak Juni 2016.

Tersangka Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya yang juga mantan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Alwin Basri, ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 19 Februari 2025. Tempo/Tony Hartawan

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, belum merespons permintaan konfirmasi Tempo mengenai pengusutan komisi antirasuah terhadap sejumlah perkara yang melibatkan elite PDIP. Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto membantah adanya politisasi hukum dalam penanganan perkara di lembaganya.

"Kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum," ujarnya di gedung KPK, Kamis pekan lalu.

Dosen hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, juga menduga penahanan Hasto sarat kepentingan politik. Meski demikian, Feri berpendapat bahwa perkara Hasto tersebut perlu dipahami secara meluas. Sebab, perkara Harun yang diduga melibatkan Hasto itu berlangsung sejak 2020. Tapi KPK baru mengusut perkara Harun hingga ke Hasto setelah PDIP pecah kongsi dengan Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2024. Saat ini Jokowi masuk barisan pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang memenangi pilpres 2024.

"Dalam perspektif penegakan hukum, tidak boleh ada campur tangan kepentingan politik atau kasus seseorang digerakkan hanya untuk kepentingan politik. Itu tidak akan pernah bisa adil," ucap Feri.

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti sulit menilai penanganan kasus Hasto dalam kerangka hukum murni. Sebab, KPK seharusnya bisa mengusut kasus itu sejak dulu. Di samping itu, KPK justru tidak mengusut tuntas jaringan "Blok Medan" dalam kasus dugaan suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Sebutan Blok Medan itu diduga mengarah kepada Muhammad Bobby Afif Nasution, menantu Jokowi sekaligus Wali Kota Medan, yang terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara dalam pemilihan kepala daerah 2024.

Ada pula kasus dugaan korupsi corporate social responsibility Bank Indonesia yang diduga melibatkan anggota DPR dari partai politik penyokong pemerintahan Prabowo dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. "Sekarang (pengusutan) kasus itu sampai di mana?" kata Ray.

PDIP Makin Sulit Berkoalisi dengan Prabowo

Pada hari yang sama saat Hasto ditahan, Megawati Soekarnoputi menginstruksikan semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda mengikuti kegiatan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Penggemblengan kepala daerah itu diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri atas perintah Presiden Prabowo Subianto pada 21-28 Februari 2025.

Keputusan itu dianggap menjauhkan PDIP dari pemerintahan Prabowo. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan instruksi Megawati itu merupakan ekspresi kemarahan setelah penahanan Hasto. Padahal kegiatan retret kepala daerah itu merupakan salah satu cerminan wajah pemerintahan Prabowo.

Adi menilai sikap PDIP itu akan berdampak negatif terhadap hubungan Prabowo dengan Megawati. "Bukan tidak mungkin ini justru akan memperburuk komunikasi dan hubungan keduanya," ujarnya.

Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro juga mengatakan "politik nasi goreng" Megawati dan Prabowo sulit terlaksana dengan adanya instruksi untuk menunda mengikuti retret kepala daerah tersebut. Apalagi saat ini komunikasi Prabowo dengan Koalisi Indonesia Maju plus—koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran—dan Jokowi sangat baik.

Agung juga menyarankan PDIP lebih produktif dalam melancarkan perlawanan setelah penahanan Hasto. PDIP, misalnya, bisa gencar mengkritik keputusan pemangkasan anggaran pemerintahan Prabowo dan pengawasan pelaksanaan proyek makan bergizi gratis.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Antara/HO

Adapun Ray Rangkuti mengatakan instruksi Megawati kepada kadernya yang menjadi kepala daerah itu dapat memantapkan posisi PDIP sebagai oposisi. Ray yakin Megawati mempunyai kalkulasi politik ke depan walau hubungannya dengan Prabowo harus dipertaruhkan. "PDI Perjuangan akan pasang kuda-kuda," ucapnya.

Sampai saat ini, Megawati belum menyatakan sikap politik partainya setelah penahanan Hasto. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, elite PDIP mengatakan partainya akan mendukung pemerintahan Prabowo di DPR. PDIP dan Partai Gerindra tengah menggagas pertemuan Megawati dengan Prabowo. Pertemuan itu belum terealisasi meski lobi kedua pihak dilakukan sejak tahun lalu.

Saat dimintai konfirmasi, Guntur Romli mengungkapkan bahwa partainya tetap berada di luar kekuasaan sesuai dengan amanat Rapat Kerja Nasional V PDIP pada Mei 2024. Sikap itu akan terus dipertahankan secara konsisten, kecuali ada perubahan sikap politik dalam kongres partai April mendatang.

Guntur juga mengatakan PDIP akan menanggapi ancaman dengan kombinasi perlawanan politik dan hukum. "Soal strategi dan langkah, tidak bisa disampaikan," katanya. ●

Eka Yudha berkontribusi dalam penulisan artikel ini